Serahkan Laporan Keuangan 2018 ke BPK, DKI Yakin Kembali Raih Status WTP

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Yuan Candra Djaisin menjelaskan, pihaknya mulai memeriksa laporan keuangan itu.

Setelah diperiksa, BPK DKI meminta Pemprov DKI segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK.

"Karena pemeriksaan sudah dari tanggal empat, kami sudah sampaikan permasalahan kepada teman-teman DKI, khususnya di SKPD dan DPRD, supaya memperbaiki," ujar Yuan di BPK DKI Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Yuan mengatakan, setelah menerima laporan keuangan, BPK berkewajiban untuk menyelesaikan pemeriksaan paling lambat 15 Mei 2019.

Hasil pemeriksaan akan menghasilkan opini. Ada empat opini, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak memberikan pendapat (TMT), dan tidak wajar.

"Insya Allah kami akan periksa seobjektif mungkin," kata Yuan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan DKI kembali meraih opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2018.

"Tahun ini kami berikhtiar keras untuk bisa mempertahankan status opini WTP tersebut. Tim di DKI bekerja all out siang malam," ujar Anies.

Anies mengatakan, banyak temuan yang perlu diselesaikan pihaknya masih soal aset. Banyak aset yang bermasalah pencatatannya.

"Ada banyak, misalnya ada laporan ada catatannya tetapi barangnya tidak tercatat notaris dengan baik, atau sebaliknya ada barangnya tapi tidak tercatat, atau barangnya ada catatannya tapi ada selisihnya," ujar Anies.

DKI melaporkan anggaran 2018 sebesar Rp 82,26 triliun. Adapun aset DKI sebesar Rp 497,43 triliun atau naik sebesar Rp 32,83 triliun dari tahun 2017.