Keterwakilan Perempuan Hanya 8 dari 50, Pimpinan DPRD Kota Bekasi Enggan Salahkan Partai

BEKASI, KOMPAS.com - Pimpinan DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah enggan menyalahkan partai-partai politik atas jebloknya keterwakilan perempuan di parlemen Kota Bekasi.

Sebagai informasi, 50 kursi anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 hanya akan dihuni oleh 8 orang atau 16 persen perempuan. Periode sebelumnya masih lebih baik, ada 10 anggota dewan perempuan di Bekasi.

"Itu kan kembali lagi kepada masyarakat, walaupun harapan 30 persen. Partai, misalnya PKS, sudah mengikuti regulasi itu, di mana setiap dapil itu ada dua keterwakilan perempuan, ada (partai) yang tiga (perempuan), ada yang empat," ujar pria yang akrab disapa Daulah itu selepas pelantikan anggota dewan terpilih, Senin (26/8/2019).

Daulah yang juga politikus PKS itu mengklaim, partai-partai politik sudah berupaya memenuhi persyaratan keterwakilan 30 persen caleg perempuan dalam Pileg 2019 lalu.

PKS, misalnya, telah menempatkan sejumlah kader perempuan di beberapa daerah pemilihan di Bekasi untuk "memenuhi kebutuhan regulasi", kata Daulah.

"Jadi sekarang bukan kembali ke partai, tapi kembali lagi ke masyarakat, walaupun PKS sudah menempatkan perempuan di dapil 6, lalu di dapil 2 kalau enggak salah. Artinya kita kembali ke masyarakat," jelasnya.

"Kecuali (pemilu) dengan sistem tertutup, baru (salah partai). Kan tidak boleh mengubah regulasi," Daulah menambahkan.

Total 264 perempuan bertarung untuk kursi DPRD Kota Bekasi dalam Pileg 2019 lalu. Partai-partai politik yang berkontestasi pun diwajibkan menyertakan 30 persen caleg perempuan dalam ketentuan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai syarat ikut serta dalam pemilihan.

Delapan anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 perempuan adalah Evi Mafriningsianti (PAN), Eka Widyani Latif (PKS), Uri Huryati (Golkar), Aminah (PAN), Janet Aprilia Stanzah (PDIP), Puspa Yani (Gerindra), Lilis Nurlia (PKS), dan Murfati Lidianto (Gerindra).