Covid-19 Mewabah, ASN Tangsel yang Mudik Lebaran Bakal Disanksi

Namun, ASN dilarang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri. Jika nekat mudik, ASN terancam sanksi.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, saat ini kebijakan bekerja dari rumah bagi para ASN hanya untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

"Mereka kan tidak libur, cuma WFH (Work Feom Home) aja. Kalau dia (ASN) mudik tanpa izin akan kena sanksi kepegawaian," kata Benyamin saat dihubungi Jumat (10/4/2020).

Benyamin mengatakan, seluruh ASN di Tangsel sudah diimbau untuk tidak pulang ke kampung halaman selama pandemi covid-19.

Sampai saat ini, kata Benyamin, belum ada ASN yang meminta cuti Hari Raya Idul Fitri.

"Sudah kita sudah imbau semua ASN di Tangsel untuk tidak mudik. Alhamdulillah belum ada yang laporan mau mudik teman-teman ASN kita," ucapnya.

Sebeumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo melarang ASN untuk mudik atau mengambil cuti di masa pandemi Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 46 atau 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik dan atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

SE ini mengganti dan mencabut SE Nomor 41 Tahun 2020 atas perubahan SE Nomor 36 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4/2020).

Tjahjo mengatakan, ASN diperbolehkan pergi apabila mengalami suasi genting. Namun sebelum pergi, ASN diwajibkan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Begitu pula dengan pengajuan cuti, yang diperbolehkan hanya cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting.

"Cuti dengan alasan penting hanya diberikan jika keluarga inti dari ASN sakit keras atau meninggal dunia," ujarnya.

Adapun pemberian cuti juga dilakukan secara akuntabel sesuai dengan syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

"SE tersebut mulai berlaku sejak 9 April 2020, sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut," ucap Tjahjo.