Dukungan "Koalisi Gemuk" Bukan Jaminan Menang bagi Pradi-Afifah di Pilkada Depok

Pradi-Afifah juga mendapat sejumlah partai yang tidak punya kursi di DPRD, yaitu Perindo, Nasdem, dan PBB serta beberapa ormas yaitu Forkabi, FBR, dan Pemuda Pancasila.

Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpendapat, koalisi gemuk itu bukan jaminan bagi Pradi-Afifah untuk memang di Pilkada Depok 2020.

"Dalam pilkada seringkali banyak kejadian bahwa atau koalisi gemuk tidak berarti apa-apa untuk menang. Malah, kadang yang hanya didukung oleh sedikit partai itu yang memenangkan pertarungan. Seringkali dukungan partai tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Pradi-Afifah bakal berhadapan dengan bakal pasangan calon, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono yang diusung PKS, Demokrat, dan PPP.

Kendati hanya bermodal 17 kursi di DPRD, PKS diprediksi tetap tak mudah takluk, terutama karena Depok sudah dikenal sebagai basis massa dan kader partai dakwah tersebut.

Soliditas mesin PKS melalui para kader dan relawannya yang begitu kuat hingga ke level akar rumput telah membuatnya partai itu selama tiga periode berkuasa di Depok hingga hari ini.

Fakta bahwa Gerindra dan PDI-P menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi di Depok di atas PKS pada Pileg 2019 lalu, juga tidak memberi jaminan apa pun bagi Pradi-Afifah, lanjut Adi.

"Kemenangan di pileg tidak bisa diukur sebagai kekuatan di pilkada. Gerindra dan PDI-P bisa menang bukan gara-gara partai, tetapi karena kerja caleg-caleg yang sedang bertarung untuk memenangkan kursi," kata Adi.

"Kedua, kenapa di berbagai tempat PDI-P dan Gerindra itu menang (Pileg 2019), karena ada Jokowi dan Prabowo maju, jadi secara kepartaian mereka (caleg) ikut terpilih. Problemnya, di pilkada ini, mesin pemenangan partai, juga orangnya, beda," ungkapnya.

Adi tak sepakat bila anggota legislatif dari PDI-P dan Gerindra dapat menjadi semacam influencer di dapilnya masing-masing buat memenangkan Pradi-Afifah di pilkada nanti.

Menurut dia, paradigma politik para calon dan anggota legislatif tidak bekerja dengan cara itu.

"Ada mungkin satu atau dua yang mau, tapi selebihnya mereka memilih diam. Karena bagi seorang anggota dewan, isunya adalah bagaimana mereka terpilih lagi lima tahun mendatang," kata dia.

"Apa jaminannya Pradi bisa memenangkan sang anggota dewan terpilih kembali lima tahun mendatang? Tidak ada. Politik kita berbasiskan kepentingan soal apa yang bisa diperoleh dari si calon di pilkada," tambah Adi.

"Jadi, sekalipun koalisi gemuk karena didukung oleh banyak kursi di DPRD, tidak otomatis memudahkan Pradi untuk memenangkan pertarungan," ujar dia.

Pilkada Depok 2020 hanya akan punya dua pasangan calon setelah pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU ditutup Minggu kemarin.

Kedua bakal calon meruapakn petahana yang memilih "pisah ranjang" dan beralih head to head pada Pilkada Depok 9 Desember 2020.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya memperoleh periode kedua kekuasaannya. Ia akan berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha mendepak Idris lewat pilkada. Ia akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019.