Formappi Apresiasi PSI yang Ungkap Kenaikan Anggaran Tunjangan DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengapresiasi fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengungkapkan kenaikan anggaran tunjangan DPRD DKI ke publik.

"Informasi PSI menjawab keingintahuan publik yang merasa ditelikungi DPRD melalui proses pembahasan tertutup anggaran DKI," ujar Lucius kepada Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PSI menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan sebesar Rp 888 miliar.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar melalui keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Dari sikap PSI tersebut, terungkap bahwa DPRD DKI Jakarta menaikkan gaji dan tunjangan anggotanya melalui anggaran RKT 2021.

Dalam usulan tersebut besaran tunjangan dan gaji anggota DPRD mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota.

Artinya, setiap anggota dewan mengantongi uang Rp 8,3 miliar setiap tahun,yang berarti Rp 689 juta setiap bulan.

Tanpa peran PSI mengungkap informasi ini, kata Lucius, angaran bisa dengan mudah disetujui tanpa pengetahuan publik.

"Saya kira tanpa informasi dari PSI, anggaran RKT bisa dengan mudah disepakati bersama karena pemerintah provinsi DKI juga hampir pasti tak akan berisik dengan keanehan yang ada," tambahnya.

Lebih lanjut, Lucius bahkan mengatakan bahwa kehadiran PSI kini seolah menggantikan Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama, yang sering protes jika anggaran DPRD terasa janggal.

"PSI seolah menggantikan peran ahli gubernur terdahulu yang berteriak melihat keanehan anggaran yang diusulkan oleh DPRD DKI," katanya.

Lucius sendiri menilai bahwa DPRD memanfaatkan kewenangan budgetting yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi memperkaya diri sendiri.

"Ini identik dengan semangat koruptif yang mencuri anggaran negara untuk memperkaya diri," ujar Lucius.

Menurut dia, ini juga menunjukkan sikap ketidakpedulian DPRD akan situasi pandemi Covid-19 yang masih dihadapi oleh masyarakat Jakarta.

"Seolah-olah tak ada bencana pandemi yang tengah berlangsung, DPRD bermimpi tetap hidup nyaman tahun 2021," tutupnya.