Pimpinan Komisi D Minta Pemprov DKI Alihkan Anggaran Sumur Resapan untuk Penanganan Covid-19

Menurut Ida, pembangunan sumur resapan tidak perlu menggunakan anggaran karena bisa memanfaatkan program corporate social responsibillity (CSR) dari perusahaan di Jakarta.

"Melihat kondisi ekonomi kita yang belum stabil karena pandemi Covid-19, saya berharap ada evaluasi (pengalihan anggaran) dari gubernur, karena sebenarnya (pembangunan sumur resapan) bisa dilakukan oleh CSR," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (7/4/2021).

Menurut dia, Pemprov DKI menggandeng perusahaan untuk memberikan kontribusi buat pembangunan sumur resapan. Dengan demikian beban anggaran pembangunan sumur resapan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak lagi diperlukan.

"Saya berharap Pemprov menggandeng retail seperti Alfamart dan Indomaret agar bisa memberikan CSR, satu saja di halaman parkir mereka untuk membuat sumur resapan. Itu kan bisa mengirit uang APBD," ucap Ida.

Dia mengatakan, kekurangan bukan terlihat dari program tetapi dari kolaborasi yang dijanjikan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam penanganan banjir.

Menurut Ida, inovasi penanganan banjir dengan sumur resapan perlu diapresiasi karena bisa menyerap air tiga kali lipat dari sebelum tidak ada sumur.

"Kami apresiasi sumur resapan, inovasi, serapannya bisa dua sampai tiga kali lipat dari yang sebelumnya. Dengan air sebanyak 10.000 liter hanya butuh waktu 27 menit. Sedangkan yang lama, air 4.000 liter bisa memakan waktu penyerapan setengah jam," kata dia.

Namun anggaran senilai Rp 411,43 miliar untuk pembangunan 150.000 sumur resapan itu dinilai terlalu mahal dan tidak melibatkan pihak ketiga.

Pembangunan sumur resapan merupakan program pengendalian banjir yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun program tersebut bukanlah program jangka pendek yang diharapkan bisa selesai di masa periode kepempimpinan Anies sendiri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, obsesi Anies untuk membuat 1,8 juta sumur resapan ditargetkan rampung di tahun 2030.

"Jadi 1,8 juta sumur itu adalah kebutuhan kita di Jakarta seluruhnya, dan akan dikerjakan oleh setiap periode ke periode, gubernur ke gubernur. Sama seperti Kanal Banjir Timur yang tak bisa diselesaikan satu periode," kata Riza pada 24 Februari lalu.