Didesak Perketat PSBB, Pemprov DKI Jakarta Terkendala Urusan Duit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB harus mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Sebenarnya lockdown (pengetatan pembatasan sosial berskala besar/PSBB) dan tidak ini satu opsi yang harus dipilih. Tapi kalau kita melihat sekarang juga kita harus realistis mengantisipasi penanganan Covid-19 ini," kata Nasruddin saat dihubungi melalui telepon, Selasa (22/6/2021).

Nasrudin menjelaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta baru merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta sebesar 28,27 persen, padahal saat ini sudah berjalan setengah tahun.

Bahkan jumlah belanja daerah DKI Jakarta lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta secara keseluruhan.

"Saat ini saya sudah sampaikan, realisasi 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 13 triliun, total pendapatan 19 triliun. PAD (dan) pendapatan transfer dan lain-lain. Belanjanya ini sudah mencapai Rp 20-an triliun," ucap Nasruddin.

Adapun belanja Provinsi DKI Jakarta yang melebihi realisasi pendapatan tersebut sudah termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT) untuk dan belanja transfer.

Nasruddin menjelaskan, BTT tahun ini senilai Rp 2,1 triliun merupakan tumpuan pembiayaan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Anggaran ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran BTT tahun 2020 yang diubah melalui revisi APBD DKI Jakarta yang semula Rp 84 miliar menjadi 5,5 triliun.

"Di tahun 2021 ini BTT itu Rp 2,1 triliun. Kita harapkan antisipasi itu kondisi pandemi di-handle dengan dana tidak terduga. Kalau tahun lalu sampai Rp 5,5 triliun. kita berharap sebenarnya krisis ini cepat teratasi karena BTT kita tahun ini yang jelas lebih rendah daripada BTT tahun lalu," ucap dia.

Karena jumlah realisasi belanja lebih besar daripada jumlah pendapatan, Nasruddin mengatakan DKI Jakarta akan melakukan refocusing anggaran misalnya pemotongan tunjangan pegawai seperti yang dilakukan tahun lalu.

Selain itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta akan membuka kolaborasi bersama pihak swasta untuk menggelar program-program yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama.

"Juga skema-skema lain yang dilakukan untuk pendanaan alternatif," tutur Nasruddin.

Desakan perketat PSBB

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, sudah waktunya Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat untuk seluruh wilayah DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut bisa diambil dari pertimbangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

"Kendalikan penularan Covid-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat dengan memberlakukan PSBB," kata dia.

Dorongan untuk memperketat kembali PSBB juga datang dari para pengusaha.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha akan menerima apabila diambil kebijakan pengetatan.

"Jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB bahkan lockdown, lockdown, pengusaha pasrah dan akan menerima keputusan tersebut," kata Sarman.