Beda Nasib Warga KTP DKI dan Non-DKI yang Tergusur Proyek Sodetan Cilwung...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merelokasi keluarga yang terdampak pembuatan jalur keluarnya air (outlet) sodetan Kali Ciliwung di Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Relokasi harus dilakukan karena Pemprov DKI Jakarta telah membebaskan lahan para keluarga di Kebon Nanas itu.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, ada 24 kepala keluarga (KK) ber-KTP DKI Jalarta yang direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Sementara itu, warga yang tidak ber-KTP DKI Jakarta harus dipulangkan ke daerah asal mereka.

Direlokasi ke rusunawa

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko berujar, ke-24 KK itu direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Ia menekankan, ke-24 KK yang direlokasi merupakan warga Ibu Kota alias ber-KTP DKI Jakarta.

"Ada 24 KK (direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Utara). Iya, (yang direlokasi) warga Jakarta," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

"(Direlokasi ke) Rusun Cipinang Besar Utara," sambung Sarjoko.

Ia melanjutkan, para warga yang terdampak pembangunan outlet itu masih belum membayar tarif sewa rusunawa tersebut.

Sebab, kini Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19 masih berlaku.

"Harganya sewanya belum ditentukan, saat ini masih gratis dengan Pergub Nomor 61 Tahun 2020," kata Sarjoko.

Pergub itu diteken eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 26 Juni 2020.

Dalam Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 Pergub 61 Tahun 2020 dinyatakan. satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemungut retribusi daerah melaksanakan pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional Covid-19.

Kemudian, dalam lampiran Pergub 61 Tahun 2020 itu disebut bahwa DPRKP DKI Jakarta selaku pemungut retribusi.

Ada dua retribusi daerah yang seharusnya dipungut DPRKP DKI Jakarta, yakni pemakaian sewa tempat usaha rusun dan pemakaian sewa tempat unit rusun.

Terhadap dua retribusi daerah itu diberikan insentif dengan total keringanan 100 persen dan penghapusan sanksi administratif.

Tak ber-KTP DKI dipulangkan

Meski ada KK yang direlokasi, tetapi ada pula KK terdampak pembangunan outlet sodetan Kali Ciliwung yang harus angkat kaki dari Ibu Kota.

Menurut Sarjoko, keluarga terdampak pembangunan outlet yang tidak ber-KTP DKI Jakarta lah yang dikembalikan ke daerah asal.

Dalam kesempatan itu, ia tidak mengungkapkan ada berapa KK yang dikembalikan ke daerah masing-masing.

"Saya dapat informasi dari wilayah, mereka (warga tak ber-KTP DKI) dikembalikan ke daerah (masing-masing)," ucap Sarjoko.

Berjalan mulus

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bahwa warga ber-KTP DKI yang terdampak pembuatan outlet sudah direlokasi ke rumah susun.

"Sudah selesai. Ada 25 atau 26 warga yang sudah selesai (direlokasi ke rusun). Enggak ada masalah," ujar Heru Budi, 26 Januari 2023.

Ia menyebutkan, urusan relokasi itu dikerjakan oleh wali kota.

Adapun soal biaya rusun dikembalikan ke aturan rusun masing-masing.

"Mereka hanya dikasih rumah susun, tentu rumah susun ada aturan," ujar Heru.

Heru pun memastikan, proyek pembuatan outlet sodetan Ciliwung terus berlanjut karena masalah pembebasan lahan sudah beres.

Pembangunan sodetan itu ditargetkan rampung pada April 2023.

"Untuk lahan semua selesai, fisik juga sekarang sedang menyelesaikan penyambungan, terus penutupan untuk posisi kontrolnya, penyempurnaan, kira-kira begitu," papar Heru.

Heru berterima kasih kepada warga yang mau berpindah dari kediamannya ke rumah susun.

"Yang berikutnya, saya berterima kasih kepada warga di sekitar itu sudah mau pindah sebagian ke rumah susun ini demi kepentingan program Jakarta," urai Heru, 27 Januari 2023.

"Intinya support dan partisipasi dengan baik," sambung dia.

Pujian Jokowi

Presiden Jokowi sempat meninjau proyek pembangunan outlet sodetan Ciliwung itu pada Selasa (24/1/2023) lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memuji Heru Budi. 

Meski baru menjabat Pj Gubernur DKI pada akhir tahun lalu, namun Heru dianggap sukses melanjutkan proyek sodetan Ciliwung, setelah mangkrak selama enam tahun.

Adapun kendala yang membuat proyek tersebut terhenti adalah pembebasan lahan di titik 3.

"(Kendalanya) pembebasan (lahan). Tadi saya sampaikan, saya juga kaget (pembebasan lahan) dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai," ungkap Jokowi. 

"Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini (titik 3), sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya," sambung dia.