Heru Budi Sebut Fasilitas JIS Harus Diperbaiki agar Layak Disewakan, Hasilnya buat Cicil Utang

Bukan hanya dalam rangka persiapan menjadi stadion Piala Dunia U-17, melainkan JIS juga laik untuk disewakan.

"Event apa saja bisa memakai JIS sehingga mendapatkan penghasilan. Sehingga, Jakpro dan Pemda bisa mengembalikan cicilan," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Untuk diketahui, JIS dibangun dengan menggunakan pinjaman dana pemerintah pusat lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk membayar cicilan itu, kata Heru, JIS harus memiliki daya tarik bagi penyewa yang akan menggelar beragam kegiatan. Karenanya, sarana dan prasarana di sana perlu diperbaiki.

"Harus diperbaiki supaya dari segala sisi semua bisa gunakan itu," kata Heru.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyinggung soal utang JIS yang harus dibayarkan karena sebelumnya membangun dengan meminjam uang pemerintah pusat.

Anggaran itu disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT SMI pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai biaya Rp 3,6 triliun.

Sementara, sisa biaya pembangunan stadion yang berada Jakarta Utara itu digelontorkan dari APBD DKI hanya Rp 900 miliar.

Adapun saat ini JIS dikelola oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Operasional (JIS) per tahun sekitar Rp 80 miliar. Dan tidak akan sanggup ditutupi PT Jakpro, mengingat beban PT Jakpro sendiri luar biasa besar karena banyak penugasan di era Anies Baswedan sebagai Gubernur," kata Gilbert.

Pemerintah pusat, kata Gilbert, memang telah memudahkan Pemprov DKI dalam pelunasan utang dengan masa pinjaman 8 tahun dan hanya bayar cicilan pokok untuk pinjaman I.

Lalu, bunga 5,66 persen per tahun selama 5 tahun dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman II.

Adapun besaran cicilan ditanggung Pemprov DKI dalam 5 tahun pertama yakni Rp 543,9 miliar dan tiga tahun berikutnya sebesar Rp 307,5 miliar.

Angka ini pun dinilai masih di luar bunga dan beban operasional JIS sekitar Rp80 miliar per tahun.

"Setelah Anies sudah tidak jadi Gubernur, cicilan akan ditanggung oleh dua Gubernur lagi, yakni Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) dan Gubernur DKI nanti hasil Pilkada 2024," ucap Gilbert.

"Sementara, di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga," sambungnya Gilbert.