JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi warga penghuni Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, bak makan buah simalakama.
Setelah atap beton bangunan Blok C ambruk, Rabu (30/8/2023), saat ini mereka harus dihadapkan pada pilihan sulit.
Apabila warga bertahan di bangunan rusunawa itu, keselamatannya tidak terjamin. Sebab, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah menyatakan bahwa bangunan rusunawa tak layak huni sejak 2022.
Di sisi lain, para penghuni kini direlokasi ke Rusunawa Nagrak dengan tarif sewa yang lebih mahal.
Tarif sewa Rusunawa Marunda sekitar Rp 300.000 untuk umum dan Rp 150.000 bagi penerima subsidi. Sedangkan tarif sewa di Rusunawa Nagrak Rp 700.000 untuk umum dan Rp 500.000 bagi penerima subsidi.
Belum berencana turunkan biaya sewa
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai saat ini belum berencana menurunkan tarif sewa Rusun Nagrak bagi warga pindahan dari Rusunawa Marunda, Jakarta Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, tarif sewa Rusun Nagrak yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018.
Pada beleid itu tertera tarif sewa Rusun Nagrak sebesar Rp 505.000 sampai Rp 765.000.
"Sesuai Peraturan Gubernur 55/2018, (warga terprogram subsidi) Rusun Nagrak Rp 505.000 dan warga Umum Rp 765.000," ujar Retno saat dikonfirmasi, Jumat (8/9/2023).
Menurut Retno, pemerintah daerah kini sedang berusaha memberikan penjelasan kepada warga Rusunawa Marunda soal besaran tarif tersebut.
"Kami berupaya menjelaskan ke warga," ujar Retno.
Retno enggan berkomentar lebih jauh mengenai tuntutan warga Rusunawa Marunda, yang meminta besaran tarif sewa Rusun Nagrak diturunkan.
Padahal,warga Rusunawa Marunda sebelumnya telah mengeluh dan terkejut soal perbandingan tarif sewa dengan Rusun Nagrak yang terbilang cukup jauh.
"Jadi, warga kaget (dengan perbandingan biaya sewa)," ujar Ketua RT 05 RW 012 Kelurahan Marunda, Saharudin Samad, kepada Kompas.com, Senin (4/9/2023).
Relokasi selama revitalisasi
Sejumlah warga Rusunawa Marunda itu direlokasi selama tempat tinggal mereka direncanakan direlokasi. Dari 451 KK, kini sudah 71 KK yang direlokasi ke Rusun Nagrak.
Retno mengatakan, revitalisasi Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, ini masih dalam perencanaan, tetapi dipastikan akan dilakukan pada tahun 2023.
"Diupayakan secepatnya. Saat ini masih proses perencanaannya," kata Retno.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah mengupayakan memperbaiki rusun itu tanpa menggunakan APBD.
"Tahun ini proses mencari anggaran pembangunan. Diupayakan dana selain APBD," ucap Retno.
Skema SP3L
Retno mengatakan, perbaikan gedung Rusunawa Marunda itu rencananya akan menggunakan dua skema, yakni Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L), atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
"Kita pakai dana SP3L atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB)," ujar Retno.
Revitalisasi Rusunawa Marunda akan melibatkan pihak swasta, tetapi bukan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).
Perbaikan Rusunawa Marunda disebut akan menggunakan skema surat persetujuan penunjukan penggunaan lokasi atau lahan (SP3L) atau kewajiban dana koefisien lantai bangunan (KLB).
"Kenapa tak pakai APBD perubahan? Karena APBD perubahan terbit bulan Oktober dan seluruh pekerjaan harus selesai Desember 2023," ucap Retno.
Namun, Retno tidak menjelaskan total anggaran untuk revitalisasi Rusun Marunda.
Menurut dia, sampai saat ini, DPRKP DKI Jakarta masih melakukan rapat perencanaan.
"Belum selesai buat perancangannya. Boleh (penghuni Rusunawa Marunda yang direlokasi sementara untuk kembali lagi). Kami serahkan kepada warga senyaman mungkin," ucap Retno.
Kronologi
Atap beton Rusunawa Marunda Blok C5 ambruk pada Rabu (30/6/2023) sekitar pukul 21.30 WIB. Atap itu menimpa hunian saat penguni tengah beristirahat.
Peristiwa ini bermula dari runtuhnya plang nama blok berbahan beton di Blok C5 Rusunawa Marunda.
Beton yang runtuh dari bagian atas itu kemudian mengenai kanopi di beberapa lantai di bawahnya hingga menimpa empat unit hunian warga.
Kejadian ini pun menimbulkan ketakutan warga yang khawatir beton-beton itu bakal berjatuhan dari atas.
Beruntung, tidak ada korban jiwa saat atap beton tersebut runtuh. Pasalnya, warga menyebut tidak sedikit anak kecil bermain di bawahnya pada jam-jam itu.
Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) II Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Uye Yayat Dimyati mengatakan, Cluster C yang atapnya ambruk ternyata sudah dinyatakan tidak layak huni sejak 2022.
Kondisi bangunan yang sudah tidak layak huni itu diketahui berdasarkan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Evaluasi dari BRIN, itu dinyatakan sudah tidak layak. Itu sejak tahun 2022. Jadi, sudah lama," kata Uye.
https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/09/08591451/buah-simalakama-penghuni-rusunawa-marunda-bertahan-berbahaya-direlokasi