Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Pangkas Anggaran, Basuki: Berengsek, Main Fitnah Enggak Keruan!

Kompas.com - 17/07/2013, 13:19 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan yang menyebutkan kalau salah satu penyebab penumpukan sampah di Pintu Air Manggarai ialah pemangkasan anggaran di Dinas Kebersihan maupun Dinas Pekerjaan Umum DKI. Menurut Basuki, biaya untuk pembersihan sampah itu telah dianggarkan dalam APBD DKI 2013.

"Yang ngomong seperti itu siapa? Uang sudah ada, kok. Saya bukan potong uang, saya hemat uang. Jadi, jangan kesannya semua ini berantakan karena saya potong uangnya. Kurang ajar! Berengsek sekali main fitnah enggak keruan begitu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Basuki menegaskan kalau biaya untuk pengangkutan sampah di Pintu Air Manggarai telah tersedia. Pemprov DKI pun hanya mengurangi sekitar 25 persen dari anggaran yang diajukan dinas sebelumnya. Pemangkasan dilakukannya karena beberapa dinas mengajukan besaran biaya yang terlalu tinggi.

Menurutnya, apabila pengurangan anggaran tersebut memengaruhi, maka tidak akan ada sisa anggaran yang tidak terserap hingga Rp 1,3 triliun. Dengan demikian, apabila anggaran itu dipotong hingga 40 persen, maka itu tidak akan memengaruhi program unggulan dinas.

"Ya sudah, nanti tahun depan akan saya potong 40 persen. Kalau Anda masih tidak suka, keluar saja dari DKI, mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS) DKI," ketus Basuki.

Terkait permasalahan penumpukan sampah di Pintu Air Manggarai, Basuki berjanji akan segera menyelidikinya. Ia pun menduga adanya unsur kesengajaan dengan membiarkan sampah itu menumpuk hingga berbulan-bulan.

Dengan adanya pemotongan anggaran itu, Basuki menuding keuntungan yang didapatkan oleh pihak ketiga atau operator akan semakin berkurang. Ia juga meminta media untuk mencatat nama petugas Pintu Air Manggarai yang gajinya belum dibayar lengkap dengan pangkat dan jabatannya.

"Tolong catat namanya, ini bagian dari politik. Saya sudah bilang, kalau tidak suka bekerja di Pemprov DKI, mohon maaf saja kami masih punya jatah 51 bulan di sini. Kalau tidak senang, keluar. Saya tanda tangan suratnya," tegas Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com