Kompas.com - 26/08/2013, 23:21 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi membantah telah menugaskan pegawainya untuk menagih pajak bumi dan bangunan (PBB) penghuni rumah susun sederhana milik di Petamburan, Jakarta Pusat. Terlebih lagi, oknum penagih pajak di Rusunami Petamburan itu menagih pembayaran PBB per 2001-2013.

"PBB itu bersifat official. Jangan-jangan ada oknum yang mengaku sebagai petugas pajak. Enggak ada itu, makanya kita harus telusuri," kata Iwan di Balaikota Jakarta, Senin (26/8/2013).

Ia mengatakan, hingga Jumat (23/8/2013), realisasi penerimaan daerah dari PBB baru mencapai Rp 1,7 triliun atau 46,80 persen dari target PBB sebesar Rp 3,6 triliun. Dinas Pelayanan Pajak DKI berupaya menagih pembayaran PBB sebelum jatuh tempo, yakni pada 28 Agustus 2013, dengan mempercepat unit-unit pembayaran keliling melalui mobil pos keliling dan mobil bank keliling. Itu dilakukan agar warga tidak kesulitan untuk membayar PBB. Apabila telat membayar PBB, wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan.

Menurut Iwan, wajib pajak atau perusahaan besar akan membayar PBB tepat pada saat jatuh tempo. Ia optimistis target tahun ini akan tercapai pada akhir tahun.

Ia menyebutkan, rendahnya penerimaan pajak antara lain disebabkan masyarakat hanya punya sedikit pilihan untuk membayar PBB. Saat ini, hanya tiga bank yang melayani pembayaran PBB, yaitu Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Masyarakat juga dapat membayar PBB di kantor pos.

"Kami sudah meminta BPKD untuk menambah bank yang melayani pembayaran pajak karena wewenang penentuan bank tempat membayar pajak ada di BPKD," kata Iwan.

Sejumlah warga Rusun Petamburan di Jalan LAN II, Jakarta Pusat, kaget ketika harus membayar tagihan PBB selama 12 tahun. Bodong, salah seorang pengurus PPRS Rusun Petamburan, mengatakan, tiba-tiba ada tagihan pembayaran PBB mulai dari 2001. Padahal, rusun itu baru bisa dihuni tahun 2004. Hal itu, kata dia, sangat membingungkan warga. Dengan status rusunami, Rusun Petamburan bisa dimiliki. Berbeda dari rusunawa yang harus membayar sewa dan tidak boleh dipindahtangankan.

"Andai unitnya sudah berpindah tangan dan pemilik pertamanya sudah tidak tinggal di sini, mana mau penghuni baru membayar PBB penghuni lama," kata Bodong.

Menurutnya, PPRS Rusun Petamburan sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk datang ke rusun tersebut untuk berdialog menyelesaikan masalah tersebut. Namun, belum ada respons.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Situasi Terkini di Gedung DPR RI: Massa Demo Belum Datang, Polisi Pasang Kawat Berduri

Situasi Terkini di Gedung DPR RI: Massa Demo Belum Datang, Polisi Pasang Kawat Berduri

Megapolitan
Cerita Pelanggan Jajan di Warung Kerek Jaksel: Duit Taruh Ember lalu Dikerek, Makanan Diantar...

Cerita Pelanggan Jajan di Warung Kerek Jaksel: Duit Taruh Ember lalu Dikerek, Makanan Diantar...

Megapolitan
Buru Pelempar Batu ke 2 Mobil di Kebayoran Lama, Polisi Periksa 10 Kamera CCTV

Buru Pelempar Batu ke 2 Mobil di Kebayoran Lama, Polisi Periksa 10 Kamera CCTV

Megapolitan
4.904 Titik Jalan Berlubang di Jaksel Diperbaiki, Kerusakan Paling Banyak di Kebayoran Lama

4.904 Titik Jalan Berlubang di Jaksel Diperbaiki, Kerusakan Paling Banyak di Kebayoran Lama

Megapolitan
Internet Bandara Soekarno-Hatta Putus 2,5 Jam, Antrean Mengular di Area Imigrasi

Internet Bandara Soekarno-Hatta Putus 2,5 Jam, Antrean Mengular di Area Imigrasi

Megapolitan
Ada Demo Buruh dan Mahasiswa, Polisi Antisipasi Penyusup dan Provokator

Ada Demo Buruh dan Mahasiswa, Polisi Antisipasi Penyusup dan Provokator

Megapolitan
Detik-detik Anggota Polri Datangi Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Ragunan

Detik-detik Anggota Polri Datangi Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Ragunan

Megapolitan
Buruh dan Mahasiswa Demo di Patung Kuda, Ini Daftar 17 Tuntutannya

Buruh dan Mahasiswa Demo di Patung Kuda, Ini Daftar 17 Tuntutannya

Megapolitan
Ada Demo Mahasiswa dan Buruh di Kawasan Patung Kuda dan Gedung DPR, 5.750 Personel Disiagakan

Ada Demo Mahasiswa dan Buruh di Kawasan Patung Kuda dan Gedung DPR, 5.750 Personel Disiagakan

Megapolitan
Buruh dan Mahasiswa Demo di DPR dan Patung Kuda, Waspadai Penutupan Jalan

Buruh dan Mahasiswa Demo di DPR dan Patung Kuda, Waspadai Penutupan Jalan

Megapolitan
Siang Ini, Buruh dan Mahasiswa Demo '24 Tahun Reformasi Mati' di Kawasan Patung Kuda

Siang Ini, Buruh dan Mahasiswa Demo "24 Tahun Reformasi Mati" di Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Tangkap Calo dan Petugas Medis yang Palsukan Surat Keterangan Bebas Covid-19

Polisi Tangkap Calo dan Petugas Medis yang Palsukan Surat Keterangan Bebas Covid-19

Megapolitan
Uniknya Warung Kerek di Jaksel, Bermodal Ember dan Tali untuk Angkut Makanan Seberangi Sungai

Uniknya Warung Kerek di Jaksel, Bermodal Ember dan Tali untuk Angkut Makanan Seberangi Sungai

Megapolitan
Mau ke 'Car Free Day' Besok? Ini Segala Hal yang Perlu Diketahui

Mau ke "Car Free Day" Besok? Ini Segala Hal yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Pelaku Penggelapan Kontainer Berisi Besi dan Baja, Kerugian Rp 500 Juta

Polisi Tangkap 5 Pelaku Penggelapan Kontainer Berisi Besi dan Baja, Kerugian Rp 500 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.