Kadis Pajak Bantah Pegawainya Tagih Pajak Rusunami Petamburan

Kompas.com - 26/08/2013, 23:21 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi membantah telah menugaskan pegawainya untuk menagih pajak bumi dan bangunan (PBB) penghuni rumah susun sederhana milik di Petamburan, Jakarta Pusat. Terlebih lagi, oknum penagih pajak di Rusunami Petamburan itu menagih pembayaran PBB per 2001-2013.

"PBB itu bersifat official. Jangan-jangan ada oknum yang mengaku sebagai petugas pajak. Enggak ada itu, makanya kita harus telusuri," kata Iwan di Balaikota Jakarta, Senin (26/8/2013).

Ia mengatakan, hingga Jumat (23/8/2013), realisasi penerimaan daerah dari PBB baru mencapai Rp 1,7 triliun atau 46,80 persen dari target PBB sebesar Rp 3,6 triliun. Dinas Pelayanan Pajak DKI berupaya menagih pembayaran PBB sebelum jatuh tempo, yakni pada 28 Agustus 2013, dengan mempercepat unit-unit pembayaran keliling melalui mobil pos keliling dan mobil bank keliling. Itu dilakukan agar warga tidak kesulitan untuk membayar PBB. Apabila telat membayar PBB, wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan.

Menurut Iwan, wajib pajak atau perusahaan besar akan membayar PBB tepat pada saat jatuh tempo. Ia optimistis target tahun ini akan tercapai pada akhir tahun.

Ia menyebutkan, rendahnya penerimaan pajak antara lain disebabkan masyarakat hanya punya sedikit pilihan untuk membayar PBB. Saat ini, hanya tiga bank yang melayani pembayaran PBB, yaitu Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Masyarakat juga dapat membayar PBB di kantor pos.

"Kami sudah meminta BPKD untuk menambah bank yang melayani pembayaran pajak karena wewenang penentuan bank tempat membayar pajak ada di BPKD," kata Iwan.

Sejumlah warga Rusun Petamburan di Jalan LAN II, Jakarta Pusat, kaget ketika harus membayar tagihan PBB selama 12 tahun. Bodong, salah seorang pengurus PPRS Rusun Petamburan, mengatakan, tiba-tiba ada tagihan pembayaran PBB mulai dari 2001. Padahal, rusun itu baru bisa dihuni tahun 2004. Hal itu, kata dia, sangat membingungkan warga. Dengan status rusunami, Rusun Petamburan bisa dimiliki. Berbeda dari rusunawa yang harus membayar sewa dan tidak boleh dipindahtangankan.

"Andai unitnya sudah berpindah tangan dan pemilik pertamanya sudah tidak tinggal di sini, mana mau penghuni baru membayar PBB penghuni lama," kata Bodong.

Menurutnya, PPRS Rusun Petamburan sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk datang ke rusun tersebut untuk berdialog menyelesaikan masalah tersebut. Namun, belum ada respons.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Periksa 5 Saksi terkait Kecelakaan yang Tewaskan 2 Pemotor di MT Haryono

Polisi Periksa 5 Saksi terkait Kecelakaan yang Tewaskan 2 Pemotor di MT Haryono

Megapolitan
Perampokan Terjadi di Sawah Baru Ciputat, Korban Diikat Kain

Perampokan Terjadi di Sawah Baru Ciputat, Korban Diikat Kain

Megapolitan
Polisi Lakukan Tes Urine terhadap Sopir Mobil Pajero yang Terlibat Kecelakaan Maut di MT Haryono

Polisi Lakukan Tes Urine terhadap Sopir Mobil Pajero yang Terlibat Kecelakaan Maut di MT Haryono

Megapolitan
Ibu Rumah Tangga di Tangsel Tewas Terserempet Kereta Api Rangkas-Tanah Abang

Ibu Rumah Tangga di Tangsel Tewas Terserempet Kereta Api Rangkas-Tanah Abang

Megapolitan
Epidemiolog Ingatkan Pemerintah Perkuat Sistem Kesehatan di Masa Transisi Pandemi Covid-19

Epidemiolog Ingatkan Pemerintah Perkuat Sistem Kesehatan di Masa Transisi Pandemi Covid-19

Megapolitan
Cetak Rp 300 Juta Uang Palsu, Pasutri Dapat Untung Rp 100 Juta Uang Asli

Cetak Rp 300 Juta Uang Palsu, Pasutri Dapat Untung Rp 100 Juta Uang Asli

Megapolitan
Epidemiolog Sebut PPKM Tetap Dibutuhkan meski Aktivitas Warga Sudah Dilonggarkan

Epidemiolog Sebut PPKM Tetap Dibutuhkan meski Aktivitas Warga Sudah Dilonggarkan

Megapolitan
Sukacita Umat Katolik Saat Kembali Beribadah di Gereja Katedral, 'Ada Kerinduan yang Mendalam'

Sukacita Umat Katolik Saat Kembali Beribadah di Gereja Katedral, "Ada Kerinduan yang Mendalam"

Megapolitan
Pengemudi yang Tabrak Pemotor hingga Tewas di MT Haryono Dituntut Biayai Pendidikan Anak Korban

Pengemudi yang Tabrak Pemotor hingga Tewas di MT Haryono Dituntut Biayai Pendidikan Anak Korban

Megapolitan
 P2TP2A Anjurkan Anak-anak Pelaku Bullying dan Kekerasan di Tangsel Jalani Konseling Psikologis

P2TP2A Anjurkan Anak-anak Pelaku Bullying dan Kekerasan di Tangsel Jalani Konseling Psikologis

Megapolitan
Dua Kali Jalani Layanan 'Trauma Healing', Kondisi Korban Kekerasan Anak di Tangsel Membaik

Dua Kali Jalani Layanan "Trauma Healing", Kondisi Korban Kekerasan Anak di Tangsel Membaik

Megapolitan
Seorang Wartawan Jadi Korban Tabrak Lari di Kuningan, Korban Alami Luka-luka

Seorang Wartawan Jadi Korban Tabrak Lari di Kuningan, Korban Alami Luka-luka

Megapolitan
Suami Istri Tewas dalam Kecelakaan di MT Haryono, Putrinya yang Berusia 2 Tahun Selamat

Suami Istri Tewas dalam Kecelakaan di MT Haryono, Putrinya yang Berusia 2 Tahun Selamat

Megapolitan
Diversi Kasus Bullying Anak di Serpong Gagal, Orangtua Korban Ingin Proses Hukum Berlanjut

Diversi Kasus Bullying Anak di Serpong Gagal, Orangtua Korban Ingin Proses Hukum Berlanjut

Megapolitan
Misa di Gereja Katedral Jakarta Sudah Dibuka untuk Umat Lintas Paroki

Misa di Gereja Katedral Jakarta Sudah Dibuka untuk Umat Lintas Paroki

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.