Perubahan Hidup di Rusun Marunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Para penghuni Kluster B Rumah Susun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, merasakan betul bagaimana hidup mereka berubah dalam 10 bulan terakhir. Perubahan itu terjadi sejak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memanfaatkan rusun tersebut sebagai rumah baru bagi warga korban banjir di Penjaringan, Jakarta Utara.

Warga bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, merasa sangat bersyukur karena dipindah dan mendapatkan berbagai fasilitas di Rusun Marunda. Mereka juga sempat menikmati bebas biaya sewa rusun selama 3 bulan. Mereka juga diberi kesempatan untuk membuka usaha dan kini mendapat kursus membatik.

Dalam setahun kepemimpinan Jokowi, setidaknya sudah dua kali jabatan kepala Unit Pelaksana Teknis Rusun Marunda dicopot. Pencopotan itu terjadi tak lama setelah pemberitaan tentang pungutan liar yang dilakukan oleh pengelola rusun. Masalah lainnya menyangkut menyewakan unit rusun tersebut dengan harga yang dua kali lipat dari penyewa rusun kepada para mahasiswa ataupun karyawan yang bekerja di kawasan industri sekitar Marunda.

Relokasi

Gelombang pertama kepindahan warga Muara Baru ke Rusun Marunda berlangsung pada 23 Januari 2013. Waktu itu 30 kepala keluarga atau sekitar 150 warga boyongan pindah rumah. Relokasi dilakukan setelah musibah banjir melanda kawasan sekitar Waduk Pluit, tempat tinggal lama warga tersebut.

Tak ingin warga menjadi korban kejadian serupa, Jokowi dan Basuki kemudian menawarkan kepada warga yang masih tinggal di bantaran Waduk Pluit untuk pindah ke Rusun Marunda. Kali ini Jokowi juga menjanjikan akan menormalisasi waduk seluas 8 hektar tersebut.

Dalam proses penawaran pindah kepada warga, berbagai kendala muncul. Hampir semua warga menolak direlokasi dengan berbagai macam alasan, misalnya jauh dari tempat kerja dan sekolah. Warga juga meminta uang ganti rugi.

Menghadapi keluhan warga, Jokowi melakukan pendekatan kepada para warga dengan cara persuasif. Selain gratis biaya sewa selama 3 bulan, warga yang mau pindah ke rusun diberi perabotan gratis, seperti lemari es dan televisi. Jokowi juga menyediakan sarana transportasi berupa bus dan speedboat untuk memudahkan warga ke tempat kerja.

Lebih nyaman

Taufik Ramli, penghuni Blok 3 Kluster B Rusun Marunda mengaku lebih nyaman tinggal di rusun tersebut ketimbang saat tinggal di RT 18 RW 19 Muara Baru. "Enak di sini, tidak ada debu, tenang, dan anak-anak banyak teman bermainnya," kata pria yang telah dikaruniai seorang putra ini, Rabu (16/5/2013).

Juanita juga berpendapat sama. Walaupun lebih jauh dari tempat kerjanya, ia merasa tinggal di Rusun Marunda lebih enak karena jauh dari kebisingan dan ancaman banjir. Wanita yang tinggal di Blok 1 Kluster B ini bekerja di salah satu perusahaan kargo di Pelabuhan Sunda Kelapa. Setiap berangkat kerja, Juanita menggunakan speed boat yang telah disediakan Pemprov DKI sebagai sarana transportasi warga Rusun Marunda. Penumpang tidak dipungut biaya.

"Saya juga enggak ngerti kenapa banyak yang enggak mau pindah. Padahal, di sini enggak kena banjir dan enggak ada intimidasi," katanya.

Ancaman pengangguran

Meski demikian, banyak juga yang mengaku hidup di rusun menjadi lebih sulit. Sebagian di antaranya mengaku kehilangan pekerjaan. Di saat mereka ingin membuka usaha, ketiadaan modal menjadi masalah utama.

Pemprov DKI sebetulnya memberikan fasilitas berjualan berupa gerobak. Namun, warga mengaku sulit berjualan karena jarang ada pembeli. Sebenarnya Jokowi sudah memfasilitasi 250 warga Rusun Marunda untuk bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda. Namun, masa kontrak kerja mereka hanya 3 bulan. Setelah masa kontrak habis, hanya sekitar 40 pekerja yang masing bertahan di KBN. Sisanya kembali menjadi pengangguran.

"Saya ikut kerja juga di KBN, tapi masa kontrak habis. Ya, jadi pengangguran lagi. Sekarang ngojek saja di daerah Muara Baru," ujar Lukman (42), warga kluster. Terlepas dari masalah pekerjaan, Lukman tetap senang bisa tinggal di Rusun Marunda.

Selain masalah modal kerja, warga pun berharap agar pemerintah membangun pasar dan tempat wisata di sekitar rusun. Dengan begitu, banyak masyarakat yang datang ke tempat tersebut sehingga warga dapat membuka usaha baru.

Selama ini warga merasa kesulitan untuk menjangkau pasar yang berjarak 2 kilometer dari rusun. Selain itu, sarana transportasi berupa angkutan umum pun terbatas. Bus gratis sudah ada, tetapi hanya tersedia pada pagi dan sore hari untuk mengantar-jemput warga yang bekerja.

Angkutan kota hanya masuk ke kawasan rusun sampai pukul 18.00. Sopir angkot enggan masuk kompleks rusun pada malam hari karena harus berbagi rezeki dengan para tukang ojek. Ongkos ojek dari pangkalan ojek ke dalam rusun ini Rp 10.000 sekali jalan.

"Bagi-bagi rezeki dong, kita tukang ojek kan juga butuh makan," kata Kasno (38), tukang ojek di Rusun Marunda, beberapa waktu lalu.

Kondisi warga rusun itu berbeda jauh dibandingkan dengan penghuni di Kluster B Blok 5 dan Kluster A Blok Bawal Rumah Susun Marunda. Di tempat ini, area parkir rusun terisi oleh beragam mobil milik penghuni rusun. Pemilik mobil itu dikenai tarif penitipan mobil sebesar Rp 35.000 per bulan. Konon, ada yang membawa tujuh mobil dan diparkir di rusun tersebut. Ada berbagai jenis mobil yang diparkir di tempat itu, antara lain Daihatsu Terios, Nissan Grand Livina, Honda Freed, dan Honda Civic.

Di Blok A, yang dihuni warga kalangan menengah atas dan mahasiswa, area parkir "dihuni" oleh mobil-mobil baru. Pemandangan itu tampak sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi unit rusun di lantai lain yang dihuni warga dari kalangan ekonomi bawah.

Saat ini sudah ada 26 blok rusun yang telah dihuni di Marunda. Masih ada 9 blok yang belum bisa dihuni karena masih membutuhkan renovasi fasilitas. Lima blok di antaranya telah rampung sehingga tersisa empat blok yang belum direnovasi. Rencananya kesembilan blok tersebut diperuntukkan bagi warga Waduk Pluit yang terkena program normalisasi kawasan waduk gelombang berikutnya.