"Pak Jokowi, Tak Perlu Beli Bus Baru untuk Transjakarta..."

"Pembelian bus serahkan saja ke investasi swasta, yakni operator, dibantu kredit lunak dengan bunga ringan dari Bank DKI," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Kompas.com, Senin (21/10/2013). Menyerahkan pengadaan bus pada operator, imbuh dia, juga berarti melanjutkan sistem yang saat ini berjalan.

Pemberian kredit lunak untuk pengadaan bus oleh operator, kata Danang, menjadi perbaikan dari sistem yang sekarang diterapkan. Pada saat yang sama, operator juga terbantu kredit lunak itu.

Menggunakan mekanisme kredit lunak tersebut, lanjut Danang, juga menjadi peluang untuk mendapatkan jumlah bus lebih banyak. Kebutuhan jumlah bus transjakarta menurut hitungan Danang adalah 10.000 sampai 15.000 unit. "Sementara Pemprov kan cuma mendatangkan 1.000," ujar Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini.

Berdasarkan data buku Manajemen Transjakarta Busway, moda transportasi ini sudah melayani 12 koridor yang dijalankan oleh 9 operator. Kesembilan operator itu adalah PT Jakarta Express Trans, PT Trans Batavia, PT Jakarta Trans Metropolitan, PT Primajasa Perdanarayautama, PT Jakarta Mega Trans, PT Ekasari Lorena, PT Bianglala Metropolitan, PT Trans Mayapada, dan Perum Damri.

Empat operator, yakni Damri, Ekasari Lorena, Bianglala, dan Primajasa, merupakan operator yang berdiri sendiri. Sementara lima operator lainnya merupakan konsorsium dari sejumlah perusahaan bus yang ada di Jakarta.

PT Jakarta Express Trans adalah konsorsium gabungan PPD, Bianglala, Steady Safe, Ratax, Pahala Kencana. Sementara PT Trans Batavia merupakan gabungan Mayasari Bhakti, Steady Safe, PPD, dan Metromini. Lalu, PT Jakarta Trans Metropolitan, gabungan dari Mayasari Bhakti, PPD, dan Steady Safe. Adapun PT Jakarta Mega Trans adalah gabungan Mayasari Bhakti, Steady Safe, Pahala Kencana, PPD. Terakhir, PT Trans Mayapada merupakan gabungan dari Mayasari Bhakti dan PPD.

Transportasi, rapor merah setahun Jokowi

Bidang transportasi menjadi rapor merah setahun kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, di Ibu Kota, terutama dalam pengadaan transportasi publik dan penanganan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan survei Indobarometer yang diumumkan Kamis (17/10/2013), hanya 28,7 persen responden yang mengatakan kinerja Jokowi lebih baik ketimbang dua gubernur terdahulu, yaitu Sutiyoso dan Fauzi Bowo, dalam hal pengadaan transportasi publik. Sementara 51,2 menyatakan kinerja Jokowi sama saja dengan Bang Yos dan Foke.

Sementara dalam bidang penanganan lalu lintas, hanya 36,5 persen responden yang mengatakan Jokowi lebih berhasil ketimbang Bang Yos dan Foke. Selebihnya, 54,3 responden mengatakan, belum ada perubahan yang dilakukan Jokowi untuk mengatasi masalah akut Jakarta ini.

Salah satu hal nyata tentu saja pengadaan bus-bus baru. Beberapa kali, target kedatangan 1.000 unit bus baru meleset. Terlambatnya pengadaan bus baru juga menyebabkan pengoperasian transjakarta untuk angkutan malam hari juga ikut tertunda.