Kompas.com - 31/10/2013, 13:39 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Dewan Pengupahan untuk menetapkan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI 2014, yang seharusnya berlangsung pada Rabu (30/10/2013) kemarin, dibatalkan. Hal ini terjadi karena hanya ada seorang perwakilan unsur buruh yang menghadiri rapat. Padahal, harus ada empat perwakilan buruh di Dewan Pengupahan agar rapat kuorum.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Hadi Broto mengungkapkan, satu-satunya perwakilan buruh yang hadir kemarin, Dedi Hartono, sempat menunjukkan pesan singkat dari keenam rekannya yang memilih untuk tidak hadir.

"Dia menunjukkan SMS dari teman-temannya ke saya, kok malah diancam seperti itu ya," kata Hadi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Kemarin, Dedi tidak menjelaskan alasan rekan lainnya sesama buruh yang tidak menghadiri rapat Dewan Pengupahan terkait penentuan UMP DKI 2014. Namun, dari isi pesan yang ditunjukkan, Dedi disebut pengkhianat karena menghadiri rapat penetapan UMP tersebut.

Hadi kemudian menilai adanya konflik horizontal di antara tujuh perwakilan unsur buruh di dalam Dewan Pengupahan. Sebab, buruh yang berada di dalam Dewan Pengupahan berasal dari asosiasi dan federasi yang berbeda.

Ia sangat menyayangkan konflik tersebut karena berhubungan dengan nasib UMP yang dapat membuat buruh kembali terlantar. "Komandan mereka beda, ada yang Said Iqbal ada yang Andi Gani. Dia kan hanya memerankan dari kebijakan pimpinan," kata Hadi.

Rencananya, sidang penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan akan dilaksanakan di Balaikota Jakarta pada Kamis sore ini pukul 15.00 WIB. Dewan Pengupahan rencananya akan menetapkan bahwa besaran UMP DKI 2014 tidak akan jauh dari besaran angka kebutuhan hidup kayak (KHL) yang telah ditetapkan pada pekan lalu, yaitu sebesar Rp 2.299.860. Hal itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013.

Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL. Setelah UMP ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, surat keputusan gubernur akan diterbitkan sebagai payung hukum UMP 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Megapolitan
Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Megapolitan
Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Megapolitan
Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Megapolitan
Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Megapolitan
Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Megapolitan
Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Megapolitan
Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Megapolitan
UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

Megapolitan
Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Megapolitan
Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Megapolitan
Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Megapolitan
Mengenal Sesar Aktif Baribis yang Berpotensi Picu Gempa di Jakarta

Mengenal Sesar Aktif Baribis yang Berpotensi Picu Gempa di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.