Jokowi: Macet Itu Urusan Daerah dan Pusat

"Itu urusan pemerintah daerah, urusan pemerintah pusat. Harus dua-duanya macet itu, kerja bareng," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (5/11/2013) siang.

Jokowi menjelaskan, dalam hal pembangunan, pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia mencontohkan soal jalan di Jakarta. Jalan-jalan utama dan yang berhubungan dengan wilayah lain ditangani oleh pemerintah usat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan, jalan kecil diurus oleh pemerintah daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum.

"Misalnya yang lain, bagaimana membangun transportasi yang terintergrasi antara Jakarta dan lainnya, yaitu Otoritas Transportasi Jabodetabek (OtJ), harus pusat itu," tuturnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun menilai, sejauh ini Pemerintah Pusat mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintahannya di Jakarta. Namun, saat ditanya soal kebijakan mobil murah oleh pemerintah pusat, Jokowi tertawa.

"(Pemerintah pusat) Mendukung, mendukung. He-he-he," ujarnya terkekeh.

Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan, seharusnya kepala daerah setempat bertanggung jawab soal kemacetan. Pernyataan SBY dilontarkan seusai mendapat keluhan dari pejabat tinggi negara lain soal kemacetan di Jakarta yang cukup parah.

"Yang harus jelaskan gubernurnya, wali kotanya. (Solusi dari kepala daerah) Begini Pak, konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan. Efeknya kan banyak sekali macet 3 jam, 4 jam," ujar SBY.