Buruh Tangsel Berharap UMP Lebih dari DKI

Kompas.com - 06/11/2013, 08:29 WIB
KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).

 


TANGERANG SELATAN, KOMPAS —
Upah minimum kota Tangerang Selatan 2014 hingga kini belum disepakati. Meski demikian, sejumlah perwakilan buruh di kawasan ini masih mencoba mengedepankan dialog untuk penentuan upah.

Anggota Dewan Pengupahan Tangsel Dahrul Lubis mengatakan, pembicaraan antara buruh dan pengusaha masih alot sehingga UMK belum bisa ditetapkan. ”Baru besaran KHL (kebutuhan hidup layak) yang sudah disepakati. Untuk UMK (upah minimum kota), kami akan bertemu lagi pada 8 November,” kata Dahrul, Selasa (5/11).

Saat ditanya apakah buruh kembali akan melakukan unjuk rasa terkait penentuan UMK, Dahrul mengatakan, pihaknya masih berusaha mengedepankan dialog. Menurut Dahrul, dalam rapat pleno pembahasan para anggota Dewan Pengupahan pada Senin lalu, angka KHL Tangsel disepakati Rp 2,226 juta per bulan. Dahrul menyebut, angka ini jauh dari harapan buruh.


Namun, buruh masih menekankan bahwa angka Rp 3,7 juta masih menjadi tuntutan UMK yang diharapkan bisa dipenuhi. Minimal, kata Dahrul, angka UMK Tangsel bisa lebih besar dari angka upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang selama ini menjadi patokan daerah-daerah di sekitarnya. UMP DKI Jakarta 2014 ditetapkan sebesar Rp 2,4 juta.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Tangsel Suyatman Ahmad membenarkan bahwa secara garis besar, angka KHL di Tangsel sudah disepakati.

Sementara itu, sebagian buruh di Kabupaten dan Kota Tangerang kecewa dengan penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 juta per bulan. Penetapan itu akan memengaruhi UMK Tangerang Raya (Kota dan Kabupaten Tangerang) serta Tangerang Selatan.

”Upah yang ditetapkan Jokowi itu dikhawatirkan memengaruhi besaran UMK Kota dan Kabupaten Tangerang serta Tangerang Selatan. Apalagi, saat ini, UMK untuk wilayah Tangerang Raya masih dibahas,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang Raya Riden Hatam Aziz.

Menurut Riden, UMK Tangerang Raya selalu mengacu pada UMP DKI Jakarta. Penetapan UMP tersebut menandakan Jokowi lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang buruh. Pihaknya tetap berupaya mendesak Dewan Pengupahan Tangerang untuk menaikkan UMK Tangerang sebesar 40 persen dari 2013 atau angka UMK sebesar Rp 3,7 juta per bulan.

Koordinator Kabut Bergerak Sunarno mengatakan, buruh akan mengawal pleno penetapan UMK Kota Tangerang, Rabu ini. Hari ini ribuan buruh akan kembali mendatangi Balaikota Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, Forum Buruh DKI akan kembali menyatakan sikap penolakan terhadap penetapan UMP 2014. (RAY/PIN/JOS)

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Penghuni Rusun Jatinegara Barat Menunggak Sewa hingga Rp 20 Juta

Penghuni Rusun Jatinegara Barat Menunggak Sewa hingga Rp 20 Juta

Megapolitan
Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Megapolitan
Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Megapolitan
Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Megapolitan
Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Megapolitan
Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Megapolitan
Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Megapolitan
Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Megapolitan
Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Megapolitan
Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Megapolitan
Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Megapolitan
Close Ads X