Terancam Digusur Kecamatan, Pedagang Mengadu ke Jokowi

Muhammad Fauzi (30), salah seorang pedagang, mengatakan, kelurahan dan kecamatan setempat akan melebarkan jalanan di depan tempat mereka berjualan. Otomatis, tempat usaha para pedagang pun ikut tergusur. Pedagang meminta Jokowi memberikan solusi lantaran pihak kelurahan serta kecamatan telah memberikan surat peringatan 7 x 24 jam untuk angkat kaki dari lokasi itu.

"Kita inginnya bertahan, jangan sampai dibongkar. Cuma pihak kelurahan sama kecamatan memaksa ini dibongkar," ujar Fauzi.

Pedagang menolak digusur lantaran dua sebab. Pertama, pedagang menuding alasan kelurahan dan kecamatan menggusur lokasi itu tidak masuk akal. Kepada pedagang, mereka mengungkapkan pelebaran jalan dilakukan karena kemacetan arus lalu lintas. Padahal, jalan itu dianggap sudah lebar dan jarang terjadi kemacetan.

Kedua, lantaran biaya kompensasi tempat usaha tidak sesuai dengan apa yang diminta pedagang. Meski diakui pedagang bahwa biaya kompensasi naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 10 juta, pedagang tetap menolaknya. Mereka ingin diganti lebih dari nilai tersebut.

"Makanya pihak pedagang sini minta tolong sama Pak Gubernur. Kita minta perlindungan agar dia (Jokowi) datang ke sini," ujarnya.

Menanggapi permintaan para pedagang itu, Jokowi malahan belum mengetahui bahwa jalan tersebut akan diperlebar sehingga menggusur tempat usaha di tepinya. Atas dasar itulah, mantan Wali Kota Surakarta tersebut meninjau lokasi yang akan digusur.

"Tidak semua hal saya tahu. Warga sudah tiga kali nemuin saya dan berkeluh kesah soal penggusuran. Saya lihat lapangan," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan memanggil lurah dan camat di wilayah tersebut untuk memeriksa program pelebaran jalan itu. Jokowi pun mengaku tidak masalah atas pelebaran dan penggusuran, asalkan memenuhi dua syarat.

Pertama, apakah pembangunan itu sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Kedua, pedagang harus mendapat kepastian tempat usaha yang baru. Ia tak begitu setuju jika pedagang diberi biaya kompensasi.

"Semua kepentingan harus bisa terakomodasi. Itu yang terbaik. Warga dapat solusi. Malah kalau bisa ndak usah digusur, ya ndak usah. Tapi secara tata ruang juga harus dilihat," ucapnya.