Kompas.com - 18/11/2013, 20:01 WIB
Kendaraan pribadi mencoba masuk jalur bus Transjakarta saat terjadi kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2012). Kemacetan parah yang terjadi membuat polisi melonggarkan jalur bus transjakarta dilewati kendaraan lain. KOMPAS / IWAN SETIYAWANKendaraan pribadi mencoba masuk jalur bus Transjakarta saat terjadi kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2012). Kemacetan parah yang terjadi membuat polisi melonggarkan jalur bus transjakarta dilewati kendaraan lain.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus berupaya agar kenaikan pajak progresif kendaraan benar-benar ampuh mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk menghindari kemacetan. Hal itu dilontarkan menyusul pernyataan beberapa pihak bahwa pajak progresif tak memengaruhi jumlah kendaraan.

Ditemui seusai makan siang di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013), Jokowi mengatakan, ada dua celah teknis dalam pajak progresif yang selama ini diberlakukan di wilayah Polda Metro Jaya. Konsumen bisa jadi membeli mobil di daerah sekitar Jakarta dan tetap mengoperasionalkan kendaraan tersebut di Ibu Kota. Selain itu, konsumen menggunakan nama atau alamat berbeda saat membeli kendaraan kedua dan seterusnya. Dengan demikian, konsumen itu lolos pajak progresif.

"Kita ini sekarang sedang pikirkan berapa pajaknya dan sampai ke hal-hal yang detail semacam itu. Kita akan cari terus supaya benar-benar ampuh mengurangi kendaraan bermotor," ujar Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013).

Selain menghitung nilai pajak progresif dan aturan mainnya, Jokowi tengah merancang payung hukum untuk menerapkan pajak baru. Jokowi mengatakan, kebijakan yang berkaitan dengan pajak, apalagi dalam jumlah besar, harus dipayungi oleh dasar hukum kuat agar tak menimbulkan masalah pada kemudian hari. "Nanti saya di-PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)  lagi, makanya harus dikasih cantelan hukumnya, apa perda, SK (surat keputusan), atau yang lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawan menyatakan bahwa penerapan pajak progresif tidak berpengaruh terhadap pengurangan kendaraan bermotor di Jakarta. Ia mengatakan, selama dua tahun penerapan pajak progresif, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tetap bertambah pesat. Bahkan, aturan Bank Indonesia tentang uang muka sebesar 30 persen dari nilai jual untuk kredit kendaraan tidak berhasil mengerem kepemilikan kendaraan bermotor.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Jongki Sugiharto mengatakan, ada tiga hal yang membuat pajak progresif tidak mampu menekan pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta. Ia menilai pajak pembelian pertama unit kendaraan tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat masih tertarik membeli kendaraan.

Selain itu, kata Jongki, industri otomotif tengah berkembang pesat. Para pelaku industri mengeluarkan ragam produk otomotif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, sejumlah fasilitas yang semakin canggih dan memberi kenyamanan tetap menjadi primadona bagi masyarakat. Kondisi ini terbukti dari penjualan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang kian meningkat.

Kini kepemilikan kendaraan bermotor didukung pemerintah pusat melalui kebijakan penghapusan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) untuk low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Jongki yakin bahwa kenaikan tinggi pajak progresif sebagaimana diutarakan Jokowi tidak mampu mengerem pembelian kendaraan bermotor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muatan Tanah dari Truk Tumpah di Simpang Cengkareng, Petugas Bersihkan hingga 2,5 Jam

Muatan Tanah dari Truk Tumpah di Simpang Cengkareng, Petugas Bersihkan hingga 2,5 Jam

Megapolitan
Pemuda di Jatiwaringin Tewas Disekap dengan Tali dan Lakban yang Dibeli Sendiri

Pemuda di Jatiwaringin Tewas Disekap dengan Tali dan Lakban yang Dibeli Sendiri

Megapolitan
7 Siswa SD Ditangkap Saat Hendak Tawuran, Polisi Sebut Ikut-ikutan Anak SMP

7 Siswa SD Ditangkap Saat Hendak Tawuran, Polisi Sebut Ikut-ikutan Anak SMP

Megapolitan
Penyebab Kematian Pemuda di Jatiwaringin Bekasi Terungkap, Aliran Napas Tertutup Saat Disekap

Penyebab Kematian Pemuda di Jatiwaringin Bekasi Terungkap, Aliran Napas Tertutup Saat Disekap

Megapolitan
Satu Siswanya Positif Covid-19, SMPN 4 Tangsel Ditutup Sementara

Satu Siswanya Positif Covid-19, SMPN 4 Tangsel Ditutup Sementara

Megapolitan
Demo Pengelola, Penjual Cilok yang Mengaku Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall Tuntut Haknya

Demo Pengelola, Penjual Cilok yang Mengaku Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall Tuntut Haknya

Megapolitan
Hasil Tes Swab Massal, 60 Pegawai Kemensos Terpapar Covid-19

Hasil Tes Swab Massal, 60 Pegawai Kemensos Terpapar Covid-19

Megapolitan
Berbeda dengan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Pinjol Ilegal di PIK Tak Intimidasi Nasabah

Berbeda dengan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Pinjol Ilegal di PIK Tak Intimidasi Nasabah

Megapolitan
3 Siswa dan 1 Guru Positif Covid-19, SDN Pademangan Timur 05 Pagi Akan Tutup Sementara

3 Siswa dan 1 Guru Positif Covid-19, SDN Pademangan Timur 05 Pagi Akan Tutup Sementara

Megapolitan
Jakpro dan IMI Terbang ke Diriyah untuk Pelajari Penyelenggaraan Formula E

Jakpro dan IMI Terbang ke Diriyah untuk Pelajari Penyelenggaraan Formula E

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Pemprov DKI Diminta Jangan Anggap Remeh Tetap Gelar PTM

Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Pemprov DKI Diminta Jangan Anggap Remeh Tetap Gelar PTM

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangerang Meningkat, Pemkot Akan Tambah Rumah Isolasi Terkonsentrasi

Kasus Covid-19 di Tangerang Meningkat, Pemkot Akan Tambah Rumah Isolasi Terkonsentrasi

Megapolitan
Pelaksanaan PTM 100 Persen Dinilai Timbulkan Kecemasan Guru dan Orangtua

Pelaksanaan PTM 100 Persen Dinilai Timbulkan Kecemasan Guru dan Orangtua

Megapolitan
Pembobol Toko Kelontong di Bekasi Gasak Sekarung Rokok dan Uang Rp 20 Juta

Pembobol Toko Kelontong di Bekasi Gasak Sekarung Rokok dan Uang Rp 20 Juta

Megapolitan
Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.