JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI selalu berupaya menyusun dan menggunakan anggaran secara transparan. Ia menyarankan agar DPRD DKI juga memublikasikan rapat pembahasan perancangan hingga penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kepada publik.
Hal itu disampaikan Basuki terkait masukan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Boy Benardi Sadikin, yang meminta Pemprov DKI memajang laporan pertanggungjawaban program kerja ke tingkat RT dan RW. Selain Boy, anggota Komisi C DPRD DKI, Maman Firmansyah, juga menyarankan agar laporan pertanggungjawaban itu disampaikan kepada warga.
"Kita juga minta sama anggota Dewan, proses pembahasan anggaran pun dipasang di Youtube saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Publikasi ke situs Youtube itu, kata Basuki, dimaksudkan agar publik dapat melihat, mendengar, dan mengetahui kinerja wakil rakyat. Video itu dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada "permainan" dalam pembahasan anggaran.
Basuki mengatakan, sejak awal Pemerintah Provinsi DKI sudah transparan kepada masyarakat dengan memasang poster APBD di tiap kelurahan. Anggaran itu juga dipublikasikan di situs resmi Pemprov DKI. "Jadi, DPRD jangan cuma nuntut yang akhirnya saja (penggunaan anggaran) karena Dewan itu kan main di depan," ujar Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.