Sudah Ditahan, MS Masih Jabat Kasudin Tata Ruang Jakarta Timur

MS bersama salah satu pensiunan Dinas Tata Ruang DKI, AS, ditahan Polda Metro Jaya dalam kasus tindak pidana korupsi pembuatan Peta Topografi skala 1:1000 Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 11, 2 miliar.

"Sehingga, jabatan itu masih melekat sampai surat penahanan resmi dari Polda Metro Jaya dan Dinas Tata Ruang DKI Jakarta sampai ke tangan kami," kata Made, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, meskipun surat penahanan belum sampai di BKD, proses pembebasan jabatan struktural masih terus berproses. Ia mengimbau kepada Kepala Dinas terkait, yaitu Kepala Dinas Tata Ruang Gamal Sinurat, segera menunjuk pejabat pengganti sebagai pelaksana tugas (Plt).

Hal itu demi kelancaran tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembebasan jabatan itu, lanjut dia, akan terhitung sejak pihak yang bersangkutan ditahan kepolisian. "Iya, sejak 21 November 2013 ditahannya. Kami mendapat info dari Dinas Tata Ruang," kata Chaidir.

Selain belum memastikan nasib jabatan Kasudin Tata Ruang Jakarta Timur, BKD DKI belum memberhentikan status MS sebagai PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, status hukum juga belum ada.

Pemberhentian itu nantinya akan diawali dengan sidang kehormatan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Proses pemberhentian sebagai PNS itu akan memakan waktu yang lama dengan proses yang panjang.

"Tergantung hasil sidang di Baperjakat dan pimpinan juga nantinya," ujar dia.

Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya juga sudah menahan SM selaku Dirut PT ADU. PT ADU merupakan salah satu perusahaan konsorsium pemenang tender pembuatan peta topografi tersebut. Sementara tiga orang lagi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus ini, telah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Tiga orang tersebut adalah GH selaku Direktur Utama PT WS, HI selaku Direktur Utama PT DU, dan AT selaku Direktur PT EI.

Kasus ini terjadi setelah Dinas Tata Ruang DKI Jakarta mengadakan tender pembuatan peta topografi skala 1:1000 tahun anggaran 2010 dengan pagu anggaran Rp 15 miliar. Pemenang tender untuk proyek itu adalah PT WS dengan tiga perusahaan anggota konsorsiumnya, yakni PT DU, PT ADU, dan PT EI, dengan nilai kontrak Rp 11.206.294.000.

Saat tender, AS menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. Adapun MS yang kini menjabat Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur, saat itu menjadi Ketua Panitia Pemeriksa Jasa Konsultasi dari Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dan PPK pengganti tahun 2010.

Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa konsultasi PT WS beserta maskapai konsorsiumnya tidak melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam perjanjian atau kontrak. Seharusnya ada sembilan item pekerjaan yang dilaksanakan, tetapi hanya tujuh item yang dikerjakan dan pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan 100 persen selesai. Dua item pekerjaan lain masih dilakukan pada waktu selanjutnya dengan dilaksanakannya tender pada tahun anggaran 2011.

Keenam tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.