Pemprov DKI Dinilai Abaikan Kondisi Psikologis Anak Waduk Pluit

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI menyayangkan tindakan aparat Pemerintah Provinsi DKI yang membongkar rumah warga di Taman Burung Waduk Pluit, Jakarta Utara, pada Kamis (12/12/2013) pekan lalu. PBHI menilai aparat pemerintah tidak memikirkan perkembangan psikologis anak-anak korban pembongkaran tersebut.

"Apakah Pemprov pernah bepikir bagaimana kondisi psikologis anak-anak tersebut?" ujar Eka di Taman Burung Pluit, Rabu (18/12/2013).

Eka menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seharusnya memikirkan sejauh mana akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Eka menilai Jokowi tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Seharusnya, kata Eka, Jokowi datang pada sebelum hingga setelah penggusuran. "Mereka semua itu punya hak, terlepas dengan KTP DKI ataupun tidak," kata Eka.

Ia juga membantah adanya temuan bom molotov saat sweeping yang dilakukan aparat kepolisian pada pagi hari sebelum pembongkaran dilakukan. Menurut Eka, ketika itu warga sedang tidur dengan nyenyak dan rumahnya digeledah oleh polisi tanpa membawa surat penugasan. Eka juga mempertanyakan peran polisi dalam pembongkaran itu. Menurut dia, penggusuran merupakan tanggung jawab satuan polisi pamong praja karena berkaitan dengan penegakan peraturan daerah.

Eka meminta Pemprov DKI menemui warga untuk menjelaskan tanah tersebut milik siapa dan mencari solusi terbaik. Menurut Eka, warga tidak mengerti masalah tersebut. "Warga itu cuma butuh hidup tempat tinggal dan makan," ujarnya.

Hingga kini, sebagian warga masih bertahan di masjid atau tenda darurat di sekitar lahan tersebut. Mereka tidak punya pilihan lain untuk tinggal selain di tempat itu. Mereka menunggu respons Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk berdialog tentang nasib mereka.

Sementara itu, Basuki menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan waktu selama setahun kepada warga di sana untuk mengosongkan lahan milik negara tersebut. Namun, warga malah menantang dan menolak dipindahkan rumah susun. Menurut Basuki, warga justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memolitisasi keadaan dengan memanfaatkan anak-anak dan kaum ibu untuk melawan para petugas penertiban.

Jokowi mengatakan, selama ini Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi kepada warga sebelum melakukan pembongkaran rumah. Apa yang dilakukan petugasnya juga sangat manusiawi karena tidak ada praktik kekerasan saat melakukan aksi itu.