Jokowi Tak Mau Lobi DPRD DKI Lagi

"Yang jelas sudah telat. Padahal, sudah kita serahkan sejak Oktober," kata Jokowi seraya menghela napas panjangnya, di Jati Pulo, Jakarta Barat, Minggu (5/1/2014).

Menurut Jokowi, tak sedikit dinamika politik yang terjadi di gedung Kebon Sirih tersebut. Ada fraksi yang terus mendukung pemerintahan Jokowi-Basuki dan ada pula fraksi partai politik yang menginginkan semua program Jakarta Baru dikaji lebih lanjut.

Berbagai lobi politik telah diupayakan demi kelancaran pengesahan APBD 2014. Salah satunya adalah jamuan makan siang yang diselenggarakan di rumah dinas Jokowi. Saat itu, Jokowi, Basuki, beserta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta tampak akrab dengan para pimpinan dan anggota DPRD DKI. Melihat suasana yang cair dan akrab tersebut, Jokowi optimistis pengesahan APBD tepat waktu, yakni 30 November 2013.

Ternyata, DPRD kembali memastikan kalau pengesahan APBD 2014 mundur menjadi 27 Desember 2013, dan mundur kembali menjadi pekan kedua Januari 2014.

"Saya enggak tahu. Mau lobi lagi? Enggak mau saya. Hak budgeting kan adanya di Dewan," kata Jokowi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ferrial Sofyan memastikan pengesahan baru dapat dilakukan pada Januari 2014. Molornya pengesahan APBD DKI 2014 itu disebabkan karena masih ada proses pengisian nomor rekening dan nomenklatur (rincian anggaran) 30.000 mata anggaran yang membutuhkan waktu lebih kurang dua pekan.

Meski berjanji akan terus membahas pengesahan APBD, Ferrial menegaskan dirinya tidak ingin mengesahkan APBD secara terburu-buru. Politisi Partai Demokrat itu mengharapkan semua proses pembahasan selesai dengan baik meski terlambat. Upaya tersebut untuk mencegah timbulnya dana-dana siluman. Jika pengisian RAPBD sudah beres diselesaikan pihak eksekutif, DPRD DKI Jakarta berjanji akan segera mengesahkannya.

"Kita ingin ketok palu kalau semua clear. Jangan sampai ketok palu tapi masih ada masalah," ujar Ferrial.

Di samping itu, molornya pengesahan anggaran tersebut lantaran adanya penambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Awalnya, nilai Rancangan APBD yang diajukan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUAPPAS) adalah sebesar Rp 67,7 triliun. Setelah Pemprov DKI mengajukan penambahan tersebut, maka nilai anggaran bertambah menjadi Rp 69,7 triliun. Penambahan itu untuk anggaran penambahan bus oleh Dinas Perhubungan DKI dan pembebasan lahan waduk oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.