"Bukan merek yang kami tentukan, tapi misalnya spesifikasi kondisi busnya seperti apa, berapa lama beroperasi. Harga mahal tidak masalah, asal tahan lama dan tidak rusak," kata Antonius, di Balaikota Jakarta, Senin (12/5/2014).
Standardisasi bus transjakarta, lanjut dia, akan disepakati bersama dengan para operator di 12 koridor transjakarta. Saat ini, pengadaan bus masih dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pemprov DKI mengalokasikan anggaran mencapai Rp 3,2 triliun untuk membeli ribuan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB). Kendati demikian, pengadaan bus transjakarta baik melalui Dishub maupun coorporate social responsibility (CSR) akan diterimanya. Sebab, pihaknya tinggal mengoperasikan saja.
"Kalau di pengadaannya tidak ada masalah, kami siap mengoperasikan transjakarta. Karena pada dasarnya, kami pengelola sistem bus rapid transit, bukan operator bus," kata Antonius.
Namun, pihaknya juga siap apabila sewaktu-waktu diberi amanah membeli bus. PT Transjakarta akan melakukan pengadaan bus melalui e-katalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pihaknya tinggal mengajukan spesifikasi detail yang diinginkan Pemprov DKI dan diajukan ke e-purchasing LKPP.
"Pokoknya kami sedang berproses secepat-cepatnya sesuai prosedur yang ada. Jangan sampai semuanya salah prosedur," kata Antonius.
Sebanyak 99,35 persen saham PT Transjakarta merupakan milik Pemprov DKI Jakarta. Sisanya merupakan saham milik PT Jakarta Propertindo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.