Soal Sampah, Ini 5 Tuntutan Kota Bekasi ke DKI

Kompas.com - 25/06/2014, 18:47 WIB
Suasana rapat MoU evaluasi kerja sama sampah yang dihadiri DPRD Bekasi dan Dinas kebersihan DKI Jakarta. Jessi CarinaSuasana rapat MoU evaluasi kerja sama sampah yang dihadiri DPRD Bekasi dan Dinas kebersihan DKI Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini

BEKASI, KOMPAS.com — Pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta di kantor DPRD Bekasi hari ini, Rabu (25/6/2014), menghasilkan lima tuntutan. Namun, belum ada kesepakatan antara keduanya.

Pertemuan berikutnya pun diagendakan satu minggu ke depan. "Kami beri waktu satu minggu dulu agar pihak DKI dapat menjawab beberapa keluhan kami. Kami juga akan pantau sejauh mana dampak dari pertemuan ini," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Haeri Parani di Kantor DPRD Bekasi, Rabu.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Bekasi memaparkan lima poin yang merupakan temuan pelanggaran MoU oleh DKI. DPRD Bekasi meminta beberapa klarifikasi soal temuan tersebut.

Poin pertama adalah soal standardisasi kendaraan dan jam operasional. Haeri Parani mengatakan, truk sampah itu hanya diizinkan melintas pada malam hari dengan pertimbangan yang banyak, di antaranya menghindari bau yang ditimbulkan sampah.

Dengan demikian, standardisasi truk sampah yang digunakan menjadi salah satu faktor penting. Truk harus tertutup dan tidak ada kebocoran air lindi yang menetes di jalan.

Kenyataannya, truk sampah milik DKI sudah tidak memenuhi standar. Ditambah, truk tersebut melintas di jalan Bekasi pada siang hari sehingga air lindi menetes di jalan Bekasi pada siang hari dan menimbulkan bau.

Tuntutan kedua adalah soal kewajiban Pemprov DKI terkait pembayaran tipping fee. Pada MoU, tertulis pihak Pemprov DKI seharusnya membayar tipping fee ke kas daerah Kota Bekasi. Barulah selanjutnya Pemerintah Kota Bekasi melanjutkan ke pihak ketiga.

Namun, yang terjadi selama ini tidak seperti itu. Pemprov DKI malah langsung membayar tipping fee tersebut kepada pihak ketiga tanpa melalui kas daerah.

Ketiga, DPRD Bekasi meminta dilibatkan dalam urusan penimbangan sampah. DPRD Bekasi ingin antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi bersama-sama menghitung jumlah volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang tiap bulannya sehingga ada transparansi soal tipping fee.

Yang terjadi adalah pihak Pemprov DKI bersama pihak ketiga menghitung sendiri volume sampah yang masuk, setelah itu baru melaporkan ke Pemkot Bekasi.

Keempat adalah pengawasan, dan poin kelima adalah pengendalian. Kedua poin ini berinti, DPRD Bekasi meminta dilibatkan dalam hal tersebut.

DPRD Bekasi ingin turut mengawasi armada truk sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah ke Bekasi, sekaligus ikut melakukan pengendalian terhadap sejumlah kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan warga Bekasi.

DPRD Kota Bekasi akan mengatur kembali pertemuan antara kedua pemerintahan ini tepatnya dalam jangka waktu satu minggu. Dinas Kebersihan DKI diminta membawa turut serta staf Pemprov DKI bagian hukum dan juga beberapa pihak terkait. Pertemuan itu nantinya akan membahas lima poin di atas.

Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi mengundang Basuki Tjahaja Purnama selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk menghadiri rapat evaluasi MoU kerja sama soal sampah antara Pemprov DKI dan Pemerintah Bekasi. Namun, Basuki tidak hadir dan mengutus Dinas Kebersihan untuk hadir dalam rapat ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Megapolitan
IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

Megapolitan
RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

Megapolitan
Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Megapolitan
Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Megapolitan
Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Megapolitan
50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Megapolitan
18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

Megapolitan
UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Megapolitan
Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Megapolitan
Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X