Kompas.com - 25/06/2014, 18:47 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini

BEKASI, KOMPAS.com — Pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta di kantor DPRD Bekasi hari ini, Rabu (25/6/2014), menghasilkan lima tuntutan. Namun, belum ada kesepakatan antara keduanya.

Pertemuan berikutnya pun diagendakan satu minggu ke depan. "Kami beri waktu satu minggu dulu agar pihak DKI dapat menjawab beberapa keluhan kami. Kami juga akan pantau sejauh mana dampak dari pertemuan ini," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Haeri Parani di Kantor DPRD Bekasi, Rabu.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Bekasi memaparkan lima poin yang merupakan temuan pelanggaran MoU oleh DKI. DPRD Bekasi meminta beberapa klarifikasi soal temuan tersebut.

Poin pertama adalah soal standardisasi kendaraan dan jam operasional. Haeri Parani mengatakan, truk sampah itu hanya diizinkan melintas pada malam hari dengan pertimbangan yang banyak, di antaranya menghindari bau yang ditimbulkan sampah.

Dengan demikian, standardisasi truk sampah yang digunakan menjadi salah satu faktor penting. Truk harus tertutup dan tidak ada kebocoran air lindi yang menetes di jalan.

Kenyataannya, truk sampah milik DKI sudah tidak memenuhi standar. Ditambah, truk tersebut melintas di jalan Bekasi pada siang hari sehingga air lindi menetes di jalan Bekasi pada siang hari dan menimbulkan bau.

Tuntutan kedua adalah soal kewajiban Pemprov DKI terkait pembayaran tipping fee. Pada MoU, tertulis pihak Pemprov DKI seharusnya membayar tipping fee ke kas daerah Kota Bekasi. Barulah selanjutnya Pemerintah Kota Bekasi melanjutkan ke pihak ketiga.

Namun, yang terjadi selama ini tidak seperti itu. Pemprov DKI malah langsung membayar tipping fee tersebut kepada pihak ketiga tanpa melalui kas daerah.

Ketiga, DPRD Bekasi meminta dilibatkan dalam urusan penimbangan sampah. DPRD Bekasi ingin antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi bersama-sama menghitung jumlah volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang tiap bulannya sehingga ada transparansi soal tipping fee.

Yang terjadi adalah pihak Pemprov DKI bersama pihak ketiga menghitung sendiri volume sampah yang masuk, setelah itu baru melaporkan ke Pemkot Bekasi.

Keempat adalah pengawasan, dan poin kelima adalah pengendalian. Kedua poin ini berinti, DPRD Bekasi meminta dilibatkan dalam hal tersebut.

DPRD Bekasi ingin turut mengawasi armada truk sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah ke Bekasi, sekaligus ikut melakukan pengendalian terhadap sejumlah kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan warga Bekasi.

DPRD Kota Bekasi akan mengatur kembali pertemuan antara kedua pemerintahan ini tepatnya dalam jangka waktu satu minggu. Dinas Kebersihan DKI diminta membawa turut serta staf Pemprov DKI bagian hukum dan juga beberapa pihak terkait. Pertemuan itu nantinya akan membahas lima poin di atas.

Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi mengundang Basuki Tjahaja Purnama selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk menghadiri rapat evaluasi MoU kerja sama soal sampah antara Pemprov DKI dan Pemerintah Bekasi. Namun, Basuki tidak hadir dan mengutus Dinas Kebersihan untuk hadir dalam rapat ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Megapolitan
DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

Megapolitan
Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Megapolitan
847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

Megapolitan
Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Megapolitan
80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Megapolitan
Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Megapolitan
Sekeluarga Diusir dari Rusun Jatinegara, Wagub DKI: Anaknya Sudah Dihukum, Apa Sekeluarga Harus Terima Hukuman?

Sekeluarga Diusir dari Rusun Jatinegara, Wagub DKI: Anaknya Sudah Dihukum, Apa Sekeluarga Harus Terima Hukuman?

Megapolitan
Rumah Kosong di Cengkareng Dibobol, Lebih dari 80 Ponsel Raib

Rumah Kosong di Cengkareng Dibobol, Lebih dari 80 Ponsel Raib

Megapolitan
1.600 Petugas Gabungan Disiagakan untuk Pertandingan Piala AFF U19 di Kota Bekasi

1.600 Petugas Gabungan Disiagakan untuk Pertandingan Piala AFF U19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Bikin Antrean Mengular, Ini Alasan MRT Jakarta Sediakan X-Ray di Pintu Masuk

Bikin Antrean Mengular, Ini Alasan MRT Jakarta Sediakan X-Ray di Pintu Masuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.