Kompas.com - 02/11/2014, 10:15 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Rendahnya penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun ini berdampak terhadap minimnya penyediaan sumur resapan. Proyek penyediaan 7000 sumur resapan yang seharusnya sudah dilakukakan sejak beberapa bulan yang lalu saat ini baru sampai pada tahapan penyelesaian kontrak dengan pelaksana proyek.

Sebagai informasi, saat ini wilayah Jakarta dan sekitarnya telah memasuki musim penghujan. Proyek penyediaan sumur resapan merupakan salah satu proyek yang diandalkan dalam menghadapi ancaman banjir akibat tingginya curah hujan.

"Penyediaan sumur resapan memang berlangsung lambat. Ini baru mau dikerjakan. Diperkirakan akhir Desember selesai," kata Kepala Dinas Perindutrian dan Energi DKI Jakarta Harris Pindratno, di Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

APBD DKI 2014 mencapai Rp 72,9 triliun. Namun penyerapannya sangat rendah.

Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta, hingga September 2014, realisasi penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 hanya mencapai Rp 9,093 miliar, atau hanya 0,01 persen dari nilai APBD DKI 2014 yang mencapai Rp 72,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 0,01 persen. Selebihnya merupakan penyerapan anggaran untuk gaji pegawai, alat tulis kantor, dan pembayaran tagihan telepon, air, listrik, dan internet.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang baru, Heru Budi Hartono berjanji segera membenahi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di instansinya itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya enggak janji, tapi waktu 1,5 bulan ini ada 4000 paket proyek yan belum masuk ULP (kini jadi BLP). Pelan-pelan kita masukkan," kata Heru usai pelantikannya, di Balaikota Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Menurut Heru, BPKD akan membuat standar nomenklatur. Ia yakin dengan cara tersebut, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran.

"Jadi BPKD mengikuti maunya SKPD aja. Sekarang semua harus jujur, tapi kalau terlalu rinci bisa tidak cair juga. Makanya nanti kita buat standar nomenklatur," jelas Heru.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Megapolitan
Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Megapolitan
Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Megapolitan
59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Megapolitan
Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Megapolitan
Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Megapolitan
Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Megapolitan
Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.