Kompas.com - 12/11/2014, 11:22 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku santai atas rencana hak interpelasi yang diajukan oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta.

Ia lebih memilih bekerja untuk menyelesaikan sisa masa pemerintahannya di Ibu Kota. "Enggak usah dibicarakanlah (interpelasi). Kerjaan saya banyak, biarin saja mereka ngomong dan saya urus kerjaan saya efisiensi anggaran," kata Ahok, di Balaikota, Rabu (12/11/2014).

Ia mengaku tak habis pikir mengapa urusan politik di pemerintah pusat turut dibawa ke daerah, yakni dengan pembentukan KMP DKI. Kendati demikian, Ahok menjamin program unggulannya di APBD DKI tidak akan terhambat oleh DPRD DKI selama programnya untuk kepentingan warga Ibu Kota.

"Enggak usah dibawa-bawalah urusan pusat ke Jakarta. Makanya, saya bilang, kami siap kerja sajalah berdasar perintah Pak Presiden itu kerja, kerja, kerja. Enggak usah ngomongin politik," kata mantan kader Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan, kubu KMP di DPRD DKI Jakarta sepakat mengajukan interpelasi kepada Ahok. Hak ini akan digunakan untuk bertanya terkait beberapa kebijakan Ahok yang dianggapnya telah meresahkan warga Jakarta, seperti Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang aturan pemotongan dan penjualan hewan kurban.

Kemudian, menurut Lulung, Ahok telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 (f), yakni kepala daerah diwajibkan menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Ahok juga dianggap berkinerja buruk dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota. Hal ini terlihat dari rendahnya angka serapan anggaran DKI tahun 2014 yang baru mencapai 30 persen.

"Artinya, dia tidak bisa bekerja. Sebagai pemimpin, Ahok tidak cakap. Makanya, sekarang kami gagas interpelasi. Partai di KMP sudah sepakat (interpelasi)," kata Lulung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Megapolitan
Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Megapolitan
Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Megapolitan
Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Megapolitan
Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Megapolitan
Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Megapolitan
Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Megapolitan
Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Megapolitan
Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Megapolitan
Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.