Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit menjelaskan dalam tiga bulan ini, pihaknya bersama konsultan proyek revitalisasi The Australian Agency for International Development (AusAID) baru akan membuat konsep revitalisasi angkutan umum tersebut.
"Pada dasarnya, revitalisasi angkutan umum ini mengubah pola dari sistem setoran menjadi sistem pembayaran rupiah per kilometer," kata Benjamin, Rabu (28/1/2015).
Selain itu, operator juga harus berkontrak dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kopaja, kata dia, tidak boleh lagi berada dalam manajemen perseorangan, melainkan harus di bawah pengelolaan PT Transjakarta.
Lebih lanjut, BUMD yang bergerak di bidang transportasi itu akan menggaji para sopir Kopaja tiap bulannya berdasarkan hitungan rupiah per kilometer. Sehingga tidak ada lagi sopir yang ugal-ugalan maupun ngetem di jalan raya demi mengejar setoran.
Ia berharap, revitalisasi angkutan umum sudah bisa dilaksanakan setelah Maret tahun ini, atau paling cepat pada bulan April 2015.
"Pak Gubernur maunya Maret sudah mulai revitalisasi. Jadi nanti dicoba di satu trayek, Kopaja S66 dan jadi model awal DKI untuk merevitalisasi angkutan umum secara keseluruhan," kata mantan Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI itu.
PT Transjakarta akan mengatur pembayaran sistem rupiah per kilometer. Selain itu, biaya operasional kendaraan dan instrumennya juga ikut dihitung. Termasuk juga hitungan tarif rupiah perkilometernya ada perhitungan khusus tergantung variasi panjangnya rute.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.