Kompas.com - 30/01/2015, 09:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 19 triliun untuk belanja pegawai atau gaji pegawai. Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Etty Agustijani menjelaskan jumlah itu dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI 2015.

"Perhitungannya, sesuai aturan alokasi belanja pegawai itu totalnya tidak boleh lebih 30 persen dari total APBD. Perhitungan awal Rp 19 triliun itu untuk gaji pegawai, anggota dewan, premi asuransi, dan premi pegawai," kata Etty, Kamis (29/1/2015). 

Saat ini, besarnya nilai gaji yang diperoleh pegawai negeri sipil (PNS) DKI tengah menjadi sorotan. Sebab, besaran gaji yang diterima pegawai terbilang cukup fantastis. Seorang Lurah saja bisa mendapat gaji sekitar Rp 33 juta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengambil kebijakan peningkatan gaji PNS ini untuk mengalihkan nilai honorarium yang dipangkasnya. Menurut Etty, nilai honorarium di APBD DKI menghabiskan 30-40 persen dari total APBD.

Selain itu, besaran honorarium pun tidak merata di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Dia menjelaskan, dahulu setiap kegiatan pasti ada honor panitia, bahkan ada kegiatan yang bentuknya tidak besar, namun pemberian honornya tidak berhenti.

Setelah penerapan sistem e-budgeting, pihaknya melakukan evaluasi honorarium dan ditemukan banyak kegiatan yang tidak efisien serta hanya membuang anggaran secara percuma. Adapun honor terbesar, lanjut dia, untuk honor ukur tanah.

"Makanya Gubernur mengatur nilai honorarium itu di kinerja, pegawai yang rajin dan malas nanti berbeda nilai kinerjanya dan kami formulasikan dalam pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD)," kata Etty. 

TKD dibagi menjadi dua macam, yakni TKD Statis dan TKD Dinamis. TKD Statis dikoreksi berdasarkan tingkat kehadiran pegawai. Jika pegawai terlambat datang, cepat pulang, alpa, izin, dan sakit, maka TKD Statis akan dipotong. Besaran potongannya, alpa 5 persen, izin 3 persen, sakit 2,5 persen, serta datang terlambat dan cepat pulang perhitungan pemotongannya sekitar 3 persen.

Sementara TKD Dinamis dihitung berdasarkan pekerjaan pegawai. TKD ini dihitung dari berapa persen pegawai itu mampu menyelesaikan pekerjaannya. "Masing-masing pegawai itu bekerja sekitar 7,5 jam dan lima jam efektif bekerjanya. Kalau dimenitkan, ada lima jam kerja dikali 20 hari kerja, dikali 60 menit, sehingga dalam sebulan sekitar 600 menit. Waktu itulah yang akan dikonversi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dicapai setiap harinya. Misalnya mengetik surat, sudah dibobotkan mulai ringan, sedang, dan berat. Itu yang akan dipoinkan menjadi TKD dinamis," kata Etty menjelaskan. 

Mekanisme perolehan TKD itu, masing-masing pegawai nantinya menginput pekerjaan secara harian melalui sistem e-TKD. Jadi pegawai harus rajin menginput pekerjaannya hingga tiga hari mendatang dan sistem akan otomatis tertutup. Jika pegawai tidak menginput pekerjaannya, maka ia tidak mendapat tunjangan yang diterima setiap tanggal 14 tiap bulannya.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Perpanjang Masa Jabatan Pengurus RT dan RW di Jakarta Jadi 5 Tahun

Anies Perpanjang Masa Jabatan Pengurus RT dan RW di Jakarta Jadi 5 Tahun

Megapolitan
Alasan Pemilik Truk Buang Tinja di Jalan Ahmad Yani Matraman, Ogah Bayar Retribusi

Alasan Pemilik Truk Buang Tinja di Jalan Ahmad Yani Matraman, Ogah Bayar Retribusi

Megapolitan
Polisi Gelar Perkara Kasus Kebakaran Gedung Cyber untuk Tetapkan Tersangka

Polisi Gelar Perkara Kasus Kebakaran Gedung Cyber untuk Tetapkan Tersangka

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Jakarta Barat Diringkus Polisi, 14 Unit Sepeda Motor Diamankan

Komplotan Pencuri di Jakarta Barat Diringkus Polisi, 14 Unit Sepeda Motor Diamankan

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker, Ini Kata Wali Kota Depok

Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker, Ini Kata Wali Kota Depok

Megapolitan
Saat Kenaikan Kapasitas KRL Tuai Pro dan Kontra di Antara Para Penumpang...

Saat Kenaikan Kapasitas KRL Tuai Pro dan Kontra di Antara Para Penumpang...

Megapolitan
PA 212 Bakal Unjuk Rasa di Kedubes Singapura berkait Kasus Penolakan Abdul Somad, Ini Tanggapan Polisi

PA 212 Bakal Unjuk Rasa di Kedubes Singapura berkait Kasus Penolakan Abdul Somad, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
Perampok Minimarket Ditangkap di Senen, Motifnya Sakit Hati karena Dipecat

Perampok Minimarket Ditangkap di Senen, Motifnya Sakit Hati karena Dipecat

Megapolitan
Hepatitis Misterius Merebak, Orangtua Diminta Segera Bawa Anaknya ke Rumah Sakit jika Alami Gejala Ini

Hepatitis Misterius Merebak, Orangtua Diminta Segera Bawa Anaknya ke Rumah Sakit jika Alami Gejala Ini

Megapolitan
Klaim Dapat Sponsor dari Luar Negeri, Panitia Formula E Bakal Umumkan Sponsor Pekan Depan

Klaim Dapat Sponsor dari Luar Negeri, Panitia Formula E Bakal Umumkan Sponsor Pekan Depan

Megapolitan
Berkaca Kasus Pembunuhan di Jatisampurna, Polisi Minta Korban Melapor jika Ada Kasus Perselingkuhan

Berkaca Kasus Pembunuhan di Jatisampurna, Polisi Minta Korban Melapor jika Ada Kasus Perselingkuhan

Megapolitan
Meski Ada Pelonggaran, Sekolah di Jakarta Utara Tetap Wajib Pakai Masker

Meski Ada Pelonggaran, Sekolah di Jakarta Utara Tetap Wajib Pakai Masker

Megapolitan
Dinkes DKI: Rata-rata Pasien Hepatitis Akut Misterius Alami Gejala Demam, Mual, Muntah, dan Nyeri Perut

Dinkes DKI: Rata-rata Pasien Hepatitis Akut Misterius Alami Gejala Demam, Mual, Muntah, dan Nyeri Perut

Megapolitan
Sopir Kurang Konsentrasi, Toyota Innova Tabrak Pohon lalu Terperosok ke Got di Cikarang

Sopir Kurang Konsentrasi, Toyota Innova Tabrak Pohon lalu Terperosok ke Got di Cikarang

Megapolitan
Dinkes Jakarta Utara Imbau Warga Lansia dan Berkomorbid Tetap Pakai Masker

Dinkes Jakarta Utara Imbau Warga Lansia dan Berkomorbid Tetap Pakai Masker

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.