Ahok: 100 Persen Anggota DPRD Ajukan Hak Angket Juga Tak Apa-apa

"Enggak apa-apa, mau seratus persen (anggota DPRD ajukan hak angket) juga enggak apa-apa," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (24/2/2015). Proses angket atau penyelidikan yang digulirkan DPRD DKI perihal kisruh APBD 2015 ini, lanjut Basuki, akan memakan waktu lama hingga dua bulan lamanya.

Dengan itu, Basuki bersyukur bisa menjabat sebagai Gubernur DKI hingga dua bulan mendatang. Selain itu, lanjut dia, jika DPRD DKI menemukan kesalahan fatal pada dia, fotonya sebagai Gubernur DKI juga telah dipajang di ruang tamu Gubernur Balai Kota.

"Kalau mereka bikin proses, paling jago paling gue dipecat akhir tahun 2016, ya lumayan enggak usah ikut Pilkada DKI 2017," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Ia pun menegaskan Pemprov DKI telah mengembalikan dokumen APBD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia mengaku telah berkirim surat dan meminta waktu bertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membicarakan permasalahan ini. Pemprov DKI juga telah mengirim tim khusus ke Kemendagri. [Baca: Ahok Tanggapi Tudingan APBD Tak Kunjung Cair akibat Gaji Fantastis PNS DKI]

Kekurangan APBD DKI 2015 yakni kurang lengkapnya nomor rekening, lampiran KUA (Kebijakan Umum APBD)- PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), rekomendasi hibah, dan ringkasan APBD serta lampiran 1A struktur pendapatan belanja dan pembiayaan.

Sekadar informasi, hak angket merupakan hak yang dimiliki anggota dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.