Bayi Terbakar dan Retorika Pemerintah

Meski begitu, Reza menilai, tindakan tersebut tidaklah pantas terjadi. "Kalau bayi tersebut masih dalam keadaan hidup, maka bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak atau undang-undang lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hanya saja, jika bayi tersebut terlahir dalam keadaan meninggal, maka sulit untuk menuntut kedua terduga pelaku," kata Reza saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/3/2015).

Jika kedua terduga pelaku terbukti secara sadar melakukan kejahatan tersebut dalam kondisi bayi yang masih hidup, keduanya bisa dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak atau Pasal 341 atau 343 KUHP mengenai pembunuhan terhadap anak dengan ancaman hukuman selama tujuh tahun.

Reza juga memperhitungkan kondisi keterbelakangan mental yang dimiliki oleh kedua terduga pelaku. Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperhitungkan secara jelas.

Sebab, menurut Reza jika pelaku memiliki kondisi kejiwaan yang terganggu, ancaman hukuman terhadap kedua pelaku pun akan gugur dengan sendirinya.

Reza menyebut kejadian tersebut sebagai gangguan mental saat aksi kejahatan (mental disorder at omission of crime). Polisi sendiri masih mendalami kondisi kejiwaan yang dialami oleh kedua pelaku.

Seperti diberitakan sebelumnya, menurut kakak pelaku pembakaran, adiknya, ST (46), memiliki keterbelakangan mental. Purwanto (50), sang kakak, menceritakan, ST baru bisa membaca saat umur 12 tahun dan tidak lulus sekolah dasar.

Pesan untuk pemerintah

Kejadian yang cukup memilukan ini, kata Reza, memiliki pesan tersendiri bagi pemerintah. Sebab, jika keduanya terbukti memiliki gangguan kondisi kejiwaan, hal itu sangat fatal bagi pemerintah yang membiarkannya.

Kondisi tersebut tidak lah terlepas dari faktor ekonomi yang menjadi catatan penting. "Justru saya mengirim pesan bagi pemerintah. Katanya fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara, tetapi kok hal semacam ini masih saja terjadi," ucap Reza.

Maksud Reza merujuk pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Reza juga mengkritisi aplikasi jaminan kesehatan dan kehidupan layak yang tidak menyentuh ke semua pihak.

Sebab, lanjutnya, kegagalan terhadap aplikasi kebijakan tersebut dapat menimbulkan ekses terhadap kasus-kasus serupa, yakni kegagalan masyarakat miskin yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memilih untuk menggelandang. "Hal itu semacam retorika pemerintah saja," kata Reza.