DPRD DKI Berharap Masih Dapat Masukan Pokir dalam APBD 2016

"Masalahnya ini kan hanya 2015 saja. Kita harap tahun 2016 akan lebih baik. Kita kan masih punya fungsi budgeting," ujar anggota badan anggaran DPRD DKI Prabowo Soenirman kepada Kompas.com, Rabu (25/3/2015).

Prabowo mengatakan, hingga saat ini, dia masih tetap menghadiri undangan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di dapilnya. Musrenbang merupakan salah satu wadah anggota dewan untuk menampung aspirasi masyarakat di daerahnya.

Adapun pokir merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota dewan. Aspirasi itu kemudian diajukan legislatif kepada eksekutif dalam pembahasan anggaran. Pokir ini diatur dalam Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib.

Disebutkan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Prabowo mengatakan, musrenbang yang ia lakukan beberapa waktu lalu untuk dimasukkan dalam APBD 2016. Hal tersebut, kata Prabowo, juga dilakukan oleh anggota DPRD yang lain.

"Saya masih musrenbang. Saya tetep menghadiri. Saya diundang, saya beri saran dan memberi masukan ke daerah saya," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan digunakannya pergub dalam APBD DKI tahun ini bukanlah sesuatu yang disengajakan DPRD DKI. Akan tetapi, DPRD DKI memang tidak memiliki waktu untuk membahas seluruh dokumen APBD pada detik-detik terakhir. Dia berharap, Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan APBD 2016. Sehingga, tidak perlu terus-terusan menggunakan pagu anggaran 2014.