Sanusi Sayangkan Sikap Ahok, Seharusnya Keputusan BPK Disikapi dengan Arif

"Seharusnya keputusan BPK itu disikapi dengan arif. Jangan mengkambinghitamkan banyak pihak. Masing-masing institusi negara itu harus menghormati tentang profesionalismenya. BPK itu badan akuntabilitas negara loh," ujar Sanusi di gedung DPRD, Kamis (9/7/2015).

Sanusi menyayangkan sikap Ahok, sapaan Basuki yang malah menantang semua anggota BPK untuk membuktikan pajak yang dibayar serta melaporkan seluruh harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). [Baca: BPK Curiga karena Tak Bisa Telusuri Rincian Pengeluaran Ahok dan Jajaran]

Hal tersebut diminta Basuki untuk mengetahui apakah semua anggota BPK benar-benar bersih dan terbebas dari korupsi. Menurut Sanusi, tindakan tersebut seolah-olah untuk menutupi kelemahan Pemprov DKI sendiri.

Seharusnya Basuki senang mendapatkan koreksi dari BPK. Temuan-temuan tersebut seharusnya diperbaiki. Bukan malah menganggap pengaudit dari BPK melakukan kesalahan dengan memberi opini WDP untuk Pemprov DKI. [Baca: Ahok: BPK Kasih Tahu Saya Pihak Mana yang Persulit, Mau Saya Pecat]

Apalagi, kata Sanusi, lembaga yang mengaudit bukanlah lembaga swasta yang belum terjamin profesionalismenya. Melainkan lembaga negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

"Sekali lagi jangan mengkambinghitamkan kelemahan kita. Kalau kita enggak mampu, ya kita koreksi. Jangan enggak mampu, mengkambinghitamkan orang BPK yang tidak bersih," ujar Sanusi.

"Apa mungkin aparatur Pemda bersih. Ini kelemahan orang yang sangat lemah. Kelemahan orang yang sangat lemah adalah mengkambinghitamkan ketidakberdayaan untuk menutupi kelemahannya," kata Sanusi. [Baca: Ahok Tertawa BPK Ralat Rapor Belitung Timur dari WDP Jadi "Disclaimer"]