Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Asal-usul Pemprov DKI Membeli Lahan RS Sumber Waras

Kompas.com - 14/07/2015, 19:06 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengaku tidak pernah menawarkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membeli lahan di sana.

Abraham menambahkan, Basuki tidak meminta-minta RS Sumber Waras agar mau melepas sebagian lahannya agar bisa dibangun rumah sakit kanker.

Menurut Abraham, proses pembelian tersebut dimulai pada tahun 2014 ketika pihak RS Sumber Waras melihat pemberitaan di media massa bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah membeli lahan RS tersebut.

Abraham mengatakan, pemberitaan itu tidak benar karena RS pimpinannya berada di bawah yayasan dan sama sekali tidak pernah berhubungan dengan pemerintah daerah.

Merasa keberatan karena pemberitaan itu, Abraham pun berinisiatif menemui Basuki di Balai Kota. Ketika dikonfirmasi, Basuki juga mengaku tidak tahu-menahu soal pemberitaan tersebut dan memastikan bahwa yang diberitakan tidak benar.

"Dari sana baru ngobrol-ngobrol sama Ahok (sapaan Basuki). Kita juga baru tahu saat itu kalau peruntukan lahan di RS Sumber Waras hanya untuk rumah sakit, enggak bisa dipakai buat yang lain," kata Abraham kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2015).

Sebelum mengadu ke Basuki soal pemberitaan miring, RS Sumber Waras sudah ada rencana terlebih dahulu untuk menjual sebagian lahannya kepada salah satu pengembang properti.

Hanya untuk rumah sakit

Realisasi dari rencana itu sudah sampai pada transaksi sejumlah uang sebagai tanda jadi dari pihak pengembang. Namun, karena baru tahu lahan di sana tidak bisa dibangun apartemen, penjualan dibatalkan.

"Waktu itu, kita baru tahu dari Ahok kalau enggak bisa dibangun apartemen di sana. Peruntukannya bukan buat apartemen, jadi kita batalkan. Waktu itu, NJOP (nilai jual obyek pajak) yang disepakati dengan pengembang Rp 15.500.000 tahun 2013," tutur Abraham.

Setelah berbincang dengan Ahok, Abraham pun ditawari apakah mau lahannya dibeli oleh Pemprov DKI. Abraham pun menyetujui tawaran tersebut.

Transaksi dilakukan pada bulan terakhir tahun 2014. Saat itu, NJOP lahan di sana Rp 20.755.000 per meter persegi. Nilai itu sesuai dengan yang tertera di dokumen pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Ahok belinya sudah sesuai NJOP. Lahan yang dibeli 3,64 hektar. Jadi, di sebelah RS Sumber Waras, nanti dibangun rumah sakit Pemprov DKI yang khusus kanker," ujar Abraham.

Pembatalan transaksi dengan pengembang sudah diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan notaris. NJOP yang dipakai adalah NJOP tahun 2014 karena Pemprov DKI melakukan transaksi pada tahun itu, berbeda dengan pengembang yang membeli lahan RS Sumber Waras tahun 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com