Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Ahok untuk Pejabat SKPD yang Minim Serap Anggaran 2016

Kompas.com - 13/10/2015, 08:47 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan memecat pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak bisa meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun 2016. Sebab, Ahok (sapaan Basuki) sudah memberikan keleluasaan kepada SKPD untuk menentukan sendiri kegiatan prioritas yang ingin mereka laksanakan.

"(Kalau enggak bisa naikkan penyerapan), saya pecat. Pasti pecat itu," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/10/2015).

Untuk anggaran tahun 2016, SKPD memang dipersilakan untuk menentukan skala prioritas masing-masing kegiatan yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, jika anggaran tidak cukup, mereka bisa memotong kegiatan berdasarkan urutan prioritas tersebut.

Ahok tidak ingin lagi memotong anggaran berdasarkan persentase ketersediaan anggaran. Sebab, dia tidak ingin kebutuhan SKPD jadi tidak terpenuhi.

"Jadi, itu yang saya minta, saya tidak mau lagi, cara membuat anggaran yang kalau duitnya enggak cukup langsung bilang, 'Eh kamu SKPD A potong 28 persen ya, SKPD B potong sekian persen ya.' Saya enggak mau. Itu namanya bukan anggaran berbasis kinerja," ujar Ahok.

"Kalau berbasis kinerja seharusnya semua SKPD menentukan prioritas pertamanya apa, jadi diurut, jadi kalau kita mau buang, bukan buang persennya, tetapi langsung buang kegiatannya," ujar dia.

Meski demikian, kata Ahok, tiap SKPD harus berkomitmen dengan prioritas kegiatan yang mereka susun. Jangan sampai, kegiatan yang diprioritaskan malah tetap tidak terlaksana. Ahok ingin penyerapan anggaran bisa terdongkrak dengan cara seperti ini.

Sebelumnya, semua SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menyusun kegiatan-kegiatan prioritas pada 2016. Hal itu menyusul penetapan besaran kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016 sebesar 62,5 triliun.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan, kewajiban ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

"Kami mau memaksa SKPD untuk membuat prioritas kegiatan. Ini memang paling sulit. Nomor 1-1000. SKPD harus tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak," kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2015).

"Mereka sendiri yang susun prioritas. Silakan pilih sendiri program yang akan dilaksanakan. Jangan sudah dianggarkan, tetapi masih tidak diserap juga. Kalau sudah diteruskan dan disetujui ya harus diserap," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Megapolitan
Anies Bakal 'Kembalikan Jakarta ke Relnya', Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Anies Bakal "Kembalikan Jakarta ke Relnya", Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Megapolitan
Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Megapolitan
Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Megapolitan
Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Megapolitan
SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

Megapolitan
Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Megapolitan
Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Megapolitan
Keluarga Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Barat Lepas Tangan Usai Mendiang Tewas Akibat Kebakaran

Keluarga Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Barat Lepas Tangan Usai Mendiang Tewas Akibat Kebakaran

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Graha CIMB Niaga, Api Berasal dari Poliklinik di Lantai Basement

Kebakaran di Gedung Graha CIMB Niaga, Api Berasal dari Poliklinik di Lantai Basement

Megapolitan
Melihat Kondisi Hunian Sementara Warga Eks Kampung Bayam yang Disoroti Anies

Melihat Kondisi Hunian Sementara Warga Eks Kampung Bayam yang Disoroti Anies

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Besok

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Besok

Megapolitan
Basement Gedung Graha CIMB Niaga di Jalan Sudirman Kebakaran

Basement Gedung Graha CIMB Niaga di Jalan Sudirman Kebakaran

Megapolitan
Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Megapolitan
Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com