"Padahal, sampah itu potensial dan bernilai ekonomi," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor Irwan Riyanto.
Di Kota Bogor ada program agar TPS dan BS bisa dibangun di setiap kelurahan, bahkan RW. Di setiap kecamatan diusahakan dibangun TPS induk dan BS induk.
Meski pengelolaan sampah berbasis TPS dan BS diyakini ampuh mengurangi produksi sampah sejak dari sumber, yakni rumah tangga, program ini belum mampu menarik minat warga.
Jumlah TPS dan BS tidak bertambah dan masih banyak sampah tidak tertangani.
Persiapan ambil alih
Di luar masalah pengelolaan sampah di hulu yang masih longgar, Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association Sri Bebassari mendesak Pemprov DKI mengevaluasi kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga.
"Tentu kedua pihak ada kekurangan. Itulah perlunya evaluasi kontrak dan perjanjian kerja sama. Tempat pembuangan akhir yang ada perlu didesain ulang karena kapasitasnya sudah melebihi dari kapasitas saat dibuat kontrak," ujarnya.