Namun, akhirnya rencana swakelola itu dibatalkan dan diganti menjadi lelang.
"Namun, kan kita terbentur aturan, ternyata enggak bisa swakelola untuk pengadaan tanaman seperti itu. Jadi, akhirnya dengan cara lelang," ujar Ratna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (20/11/2015).
Hal tersebut untuk mengomentari Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut anggaran di dinas tersebut kacau-balau.
[Baca: Giliran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Kena "Semprot" Ahok]
Menurut Ratna, Ahok juga menginginkan swakelola, apalagi di Dinas Pertamanan dan Pemakaman banyak insinyur yang bisa mewujudkan hal itu.
Setelah tempat pembibitan terwujud, Pemprov bisa menugaskan PHL untuk proses penanamannya. Namun, swakelola memang tidak bisa dilakukan untuk pengadaan tanaman.
Dengan keputusan lelang ini, Ratna ingin kontraktor besar yang akan memenangi lelangnya supaya proyek tempat pembibitan ini bisa berjalan lancar dan maksimal.
"Pak Ahok maunya tuh semua dijadikan satu dan mudah-mudahan sih pemenangnya kontraktor besar dan baik ya. Tanamannya nanti kita minta yang bagus juga," ujar Retno.
Setelah "menyemprot" Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyasar Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Menurut Basuki, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpin Ratna Dyah Kurniati memboroskan anggaran.
"Wah Taman (Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI) juga kacau. Kacau-balau deh," kata Basuki di Balai Kota, Jumat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.