Kompas.com - 16/12/2015, 14:37 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat, permasalahan seorang ibu pelapor Kartu Jakarta Pintar (KJP), Yusri Isnaeni, sudah dipolitisasi.

Terlebih lagi, ada rencana gugatan yang dilayangkan terhadap dirinya hingga Rp 100 miliar. 

"Pengaduan itu langsung ditangkap sama LSM (lembaga swadaya masyarakat) macam-macam, langsung mau gugat saya. Gugat Rp 100 miliar mah diajarin orang itu, mana bisa sih penerima KJP minta Rp 100 miliar? Saya saja enggak pernah kebayang minta Rp 100 miliar," kata Basuki di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015). 

Basuki mengaku memarahi hingga membentak karena Yusri sudah ngeyel. Basuki mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI tidak mungkin memotong 10 persen dana KJP yang diterima.

Kemudian, Yusri mengadu, mengapa dana KJP-nya dipotong 10 persen oleh toko yang didatanginya.

"Saya sudah lihat ini politisasi. Mana ada ibu-ibu terima KJP enggak mampu sampai bisa tahu hitungan duit," kata Basuki. 

Saat itu, lanjut dia, Basuki terus mendesak Yusri untuk menceritakan kronologi mengapa akhirnya KJP ditarik tunai.

Yusri pun mengatakan, pihak toko yang menyuruhnya untuk belanja secara tunai dan pemilik toko pun memungut 10 persen.

"Kalau kayak begitu, kenapa kamu enggak lapor dari awal? Kan bisa SMS. Kenapa lapornya ke DPRD?" kata Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

Megapolitan
Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Megapolitan
Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Megapolitan
Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Megapolitan
Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Megapolitan
Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan 'Malu', LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan "Malu", LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Megapolitan
Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Megapolitan
Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Megapolitan
Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Megapolitan
Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Megapolitan
Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Megapolitan
Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.