Poin-poin Kesaksian Ahok dalam Sidang UPS

Tak menerima laporan TAPD soal Proyek UPS

Basuki juga mengaku tidak pernah mendapatkan laporan dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) DKI atas adanya anggaran proyek UPS dalam APBD-Perubahan 2014.

Tim itu terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. (Baca: Ahok: Ada Tangan Seseorang yang Munculkan Anggaran Siluman).

Menurut Basuki, selama ini TAPD hanya menyerahkan dokumen kepadanya untuk ditandatangani. "Bagi saya, itu bukan laporan rinci," ujar Basuki.

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini juga menyampaikan bahwa proyek UPS tidak pernah ada dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ia mengaku baru mengetahui adanya proyek UPS itu saat penyusunan APBD 2015. Ketika itu, DPRD kembali mengajukan anggaran untuk pengadaan UPS.

Ada buku putih dari DPRD yang meminta agar anggaran UPS dan scanner pada 2015 dimasukkan. (Baca: Ahok: Anggaran UPS Muncul Ketika Ada Dua Versi APBD-P).

Basuki pun curiga dan meminta agar pengecekan dilakukan terhadap kemungkinan pengajuan serupa pada 2014. Dari situ, muncullah keributan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

"Saya baru tahu ada ini (UPS) setelah ribut-ribut APBD 2015. Saya mau dipansuskan, diberhentikan sebagai gubernur, karena DPRD menyatakan APBD saya palsu," kata Basuki.