UPS bukan proyek prioritas DKI
Basuki mengatakan bahwa pengadaan UPS bukan merupakan program prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014 DKI.
Adapun program yang dijadikan prioritas, di antaranya renovasi sekolah, puskesmas, pembebasan lahan, pengentasan banjir, dan kemacetan.
"Saya kira (pengadaan) UPS bukan prioritas sama sekali. Saya juga bingung kenapa tahun 2015 ada usulan UPS lagi," kata Basuki.
Bocorkan buku putih berisi pokir DPRD
Kepada majelis hakim, Basuki menceritakan awal mula dia menemukan anggaran uninterruptible power supply (UPS).
Pria yang biasa disapa Ahok ini mengaku tahu adanya anggaran UPS saat pembahasan APBD 2015. (Baca: Ahok Bocorkan Buku Putih Berisi Pokir DPRD DKI ).
Ketika itu, ia mengetahui adanya upaya memasukkan anggaran sekitar Rp 11 triliun dalam APBD 2015.
Hal ini diketahuinya setelah menerima laporan dari pejabat Bappeda yang baru. Rupanya, ada buku putih dari DPRD yang isinya meminta agar anggaran tertentu, termasuk anggaran UPS dan scanner, dimasukkan dalam APBD.
"Setelah diganti, Bappeda yang baru lapor ke saya ada buku putih dari DPRD minta masukan anggaran tertentu," ujar Basuki.
Ia pun curiga kemudian memeriksa APBD tahun sebelumnya untuk memastikan apakah ada anggaran serupa.
Dari situ, Basuki menemukan anggaran UPS yang tidak menjadi prioritas tersebut di APBD-P 2014.