Celetukan Lulung di Tengah "Curhatan" Warga Kalijodo di DPRD DKI

Mereka mengaku merasa terancam karena rumah yang mereka tempati sejak puluhan tahun itu segera dibongkar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu warga, Lusi, mengaku terintimidasi karena setiap hari aparat bersenjata menjaga kawasan Kalijodo. (Baca: Lihat Rusun Pulogebang, Warga Kalijodo Masih Berat Hati Pindah)

Terlebih lagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum juga melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap warga.

"Kami warga selama ini sudah merasa seperti PKI yang ditindas karena polisi dan wartawan terus datang," kata Lusi saat pertemuan dengan pimpinan DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat. 

Akibat penertiban ini, kata dia, anaknya takut masuk sekolah. Anak Lusi takut mendapati rumahnya sudah digusur begitu ia pulang sekolah.

Atas dasar itu, Lusi berharap Pemprov DKI Jakarta memikirkan solusi yang baik bagi warga korban penggusuran.

Sesi curhat warga Kalijodo ini berlangsung cair. Saat Lusi berbicara, tiba-tiba mikrofon yang digunakannya tak berfungsi.

Lulung yang ikut dalam pertemuan dengan warga itu kemudian nyeletuk. "Kalau sudah ngomongin Ahok begini nih, pada takut semua," celetuk Lulung mencairkan suasana.

Lusi pun meminta Pemprov DKI Jakarta memberi tenggat waktu kepada warga Kalijodo hingga beberapa tahun.

Namun, ia tetap tidak menginginkan rumahnya dibongkar. Sementara itu, Ketua RW 04, Dasro, menegaskan, masyarakat akan bertahan dari rencana penggusuran Kalijodo.

Menurut dia, warga sudah menetap di kawasan Kalijodo sejak tahun 1956 lalu. (Baca: Warga Kalijodo: Tolong, Masjid Kami Jangan Dibongkar...).

"Keputusannya saya serahkan kembali ke warga, tetapi warga tetap akan bertahan," kata Dasro.

Perwakilan warga lainnya, Murni, mengaku memiliki usaha warung nasi di sana. Murni mengaku tidak memperoleh pemasukan dari warungnya setelah rencana pembongkaran Kalijodo mencuat.

"Kami mau makan apa sekarang? Kami punya anak dan sudah tidak ada perputaran uang. Tolong Pak Ahok lihat kami sebagai warga karena ada permasalahan sedikit kok jadi kami yang dikorbankan," kata Murni.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus menginventarisasi administrasi perumahan warga. (Baca: Lulung Takut ke Kalijodo).

Sebab, menurut dia, tak sedikit warga yang memiliki sertifikat hak milik (SHM). "Nanti saya sama Pak Haji Lulung minta supaya Komisi A melihat, berapa banyak warga Jakarta yang mesti diinventarisasi," kata Taufik.