Ketika Pemprov DKI Berhadapan dengan Yusril...

JAKARTA, KOMPAS.com — Yusril Ihza Mahendra berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak takut berhadapan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di pengadilan.

Bahkan, pakar hukum tata negara yang juga advokat itu pun yakin perkara yang ia bela melawan Pemprov DKI Jakarta pasti menang.

Saat ini, tercatat ada tiga perkara yang ditangani Yusril dalam melawan Pemprov DKI Jakarta. Tiga perkara tersebut adalah persoalan Bantargebang, Bidaracina, dan Luar Batang.

Ketiga perkara itu ditangani dalam jangka waktu berbeda dan masih berlangsung hingga saat ini.

Bantargebang

Persoalan pertama terkait kisruh pengelola Bantargebang dengan Pemprov DKI Jakarta.

Pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI), dituding oleh pemerintah wanprestasi.

Pemerintah pun mempertimbangkan pemutusan kontrak kerja. Tak mau terus ditekan, pengelola Bantargebang pun akhirnya menunjuk Yusril sebagai kuasa hukum.

(Baca juga: Ahok: Yusril, Pengacara Bantargebang yang Buat Kami Menahan SP 3!)

Berbagai langkah pun dilakukan Yusril. Bahkan, Yusril sudah siap membawa masalah itu ke pengadilan jika Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP 3) pengambilalihan Bantargebang dari PT GTJ.

"Tetapi, setelah satu, dua (SP), kita jawab, kan dia bilang Januari mau keluarin SP 3, lalu diputus. Sampai saat ini kan enggak ada. SP 3 enggak ada, diputus pun enggak ada," kata Yusril di kediamannya, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

(Baca juga: Surat Yusril dan BPK, Penyebab Kontrak Pengelola Bantargebang Belum Diputus)

Di lain pihak, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menyampaikan, pihaknya belum juga mengeluarkan SP 3 karena ada permintaan dari berbagai pihak untuk melakukan audit perjanjian kerja sama terlebih dahulu.

Isnawa mengatakan, saran audit tersebut juga datang dari kuasa hukum PT Godang Tua Jaya, yaitu Yusril Ihza Mahendra.

Bidaracina

Perkara lainnya yang ditangani Yusril adalah gugatan warga Bidaracina kepada Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lewat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Bulan Bintang (PBB), warga Bidaracina kemudian menggugat kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.

(Baca juga: Saat Warga Bidaracina Anggap Ahok Tak Paham Hukum...)