Kompas.com - 02/05/2016, 21:26 WIB
Warga mengumpukan besi di reruntuhan bekas Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penggusuran Kampung Luar Batang untuk merevitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa dan Museum Bahari. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga mengumpukan besi di reruntuhan bekas Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penggusuran Kampung Luar Batang untuk merevitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa dan Museum Bahari.
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana menyurati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjembatani dialog antara Pemprov DKI dan warga korban penggusuran Luar Batang, Jakarta Utara.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, Ikhsan Abdullah, mengaku akan mengundang para ahli pertanahan terlebih dahulu untuk memetakan duduk persoalan menyangkut tanah di Luar Batang yang sama-sama diklaim oleh warga dan pemprov.

"Kami akan mengkaji dulu dengan mengundang ahli pertanahan, setelah mendapat masukan yang komprehensif baru kami gulirkan suratnya," ujarnya kepada wartawan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin petang.

Dalam hal ini, MUI berupaya memediasi kepentingan Pemprov DKI dan warga Luar Batang mengacu pada dasar klaim masing-masing pihak.

Warga merasa memiliki hak tinggal di Luar Batang karena secara turun temurun telah menggarap lahan tersebut sejak 1700-an.

Dari sisi sejarah, warga memiliki hubungan erat dengan ulama Al-Habib Husein Bin Abubakar Alaydrus yang pernah menjadi habib Masjid Keramat Luar Batang, yang kini menjadi salah satu situs historis di kawasan tersebut.

Sementara Pemprov DKI mengemukakan relokasi warga kampung Pasar Ikan dan Akuarium, Luar Batang, pada 11 April lalu dilakukan untuk merevitalisasi kawasan tersebut menjadi lahan terbuka hijau dan pusat wisata bahari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Ikhsan menilai baik warga dan pemprov sama-sama memiliki hak atas tanah di Luar Batang.

"Dalam UU itu disebutkan rakyat yang sudah menggarap lahan negara lebih dari 30 tahun diutamakan memperoleh hak atas tanah tersebut," kata dia.

Ia berharap Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur Basuki bisa menyambut ajakan dialog dari warga Luar Batang, untuk menyelesaikan persoalan revitalisasi yang berbuntut panjang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Sumber ANTARA
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Masinis Selamat

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Masinis Selamat

Megapolitan
Baru Tahap Uji Coba, Dua Kereta LRT Jabodetabek Cawang-Cibubur Bertabrakan

Baru Tahap Uji Coba, Dua Kereta LRT Jabodetabek Cawang-Cibubur Bertabrakan

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Setelah Konsumsi Nasi Kotak Berlogo Parpol

23 Warga Koja Keracunan Setelah Konsumsi Nasi Kotak Berlogo Parpol

Megapolitan
Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tewas, Terseret Arus hingga 5 Km

Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tewas, Terseret Arus hingga 5 Km

Megapolitan
1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

Megapolitan
Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Megapolitan
LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

Megapolitan
Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Megapolitan
Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Megapolitan
Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

Megapolitan
Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.