Kompas.com - 04/05/2016, 18:58 WIB
Sejumlah warga permukiman di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menangis saat melakukan aksi unjuk rasa, Senin (9/5/2016). Warga menolak rencana Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk menertibkan permukiman yang dinilai berdiri di lahan ruang terbuka hijau tersebut. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBSejumlah warga permukiman di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menangis saat melakukan aksi unjuk rasa, Senin (9/5/2016). Warga menolak rencana Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk menertibkan permukiman yang dinilai berdiri di lahan ruang terbuka hijau tersebut.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Permukiman warga RT 08 RW 08 Kelurahan Gunung, di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, yang rencananya akan ditertibkan Pemprov DKI Jakarta, diketahui berada di atas lahan milik PD PAM Jaya.

Warga pun mengakui bahwa mereka telah diusir berulang kali oleh PD PAM Jaya.

"Sudah sering kami diintimidasi diminta untuk pindah, beberapa kali mereka mau sewakan. Padahal, tahu ada warga yang tinggal di sini," kata Sekretaris RT Abdul Haris, Rabu (4/5/2016).

(Baca: Warga Lauser Akan Adukan Rencana Penggusuran ke DPRD DKI)

Upaya pengosongan lahan oleh PAM Jaya belum berhasil dilakukan hingga pada Maret 2016 PAM Jaya menyerahkan lahan ini ke Pemprov DKI Jakarta.

KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah warga permukiman di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melakukan aksi unjuk rasa, Senin (9/5/2016). Warga menolak rencana Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk menertibkan permukiman yang dinilai berdiri di lahan ruang terbuka hijau tersebut.
Camat Kebayoran Baru Fidiyah Rokhim mengatakan, penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat, sebelum lahan itu secara resmi dialihkan ke Pemprov DKI.

"Sudah pasti, Senin depan turun SP 2," kata Fidiyah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga menuturkan, warga sempat mengadu kepada dirinya bahwa mereka telah diminta pindah sebanyak tujuh kali oleh PAM Jaya.

Namun, karena warga tak memiliki sertifikat atau akta apa pun, maka pihaknya tidak bisa membantu warga.

"Kalau suratnya ada, sini, tetapi kalau tidak ada ya jelas harus ditertibkan. Itu kan bukan tanah mereka," ujar dia. 

(Baca: Komnas HAM Minta Penghentian Sementara Rencana Penggusuran Kawasan Lauser)

Pemkot Administrasi Jakarta Selatan pun siap untuk mengeksekusi pengosongan lahan.

Penertiban akan dilakukan setelah SP 3 dan surat perintah bongkar diterbitkan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Megapolitan
Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Megapolitan
Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Megapolitan
Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Megapolitan
Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Megapolitan
Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.