"Saefullah masih di sini. Kalau sudah enggak di sini, baru nanti bisa nyalon," ujar dia saat ditemui Kompas.com, Jumat (10/6/2016).
Kendati demikian, Saefullah enggan berspekulasi mengenai apa yang akan ia lakukan ke depannya.
"Kamu juga enggak tahu kan dua bulan ke depan mau ngapain. Sama, saya juga enggak tahu. Sekarang fokus saja puasa Ramadhan," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.
Saefullah juga mengatakan, masih ada waktu delapan tahun baginya untuk mengabdi sebagai eselon I di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, usia Saefullah 52 tahun.
"Kalau saya tetap eselon I bisa sampai 60 tahun, masih ada delapan tahun. Misalnya enggak dipakai lagi, kalau saya jadi staf, pensiunnya (usia) 58 tahun. Jadi, masih ada enam tahun," ujar dia.
Dukungan GP Ansor
Akhir pekan lalu, Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta menyatakan akan berupaya mendorong agar Saefullah, jadi Gubernur DKI periode mendatang. Pernyataan itu disampaikan Ketua GP Ansor DKI Jakarta Abdul Azis di hadapan para anggotanya, usai acara buka puasa bersama di rumah dinas Sekretaris Daerah DKI Jakarta di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6/2016).
"Sampai saat ini Insya Allah kita masih berusaha mendorong Bapak Haji Saefullah untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan ini perlu dukungan dari semua pihak," kata Azis yang diamini seluruh anggotanya.
Meski menyatakan akan mendorong Saefullah, Azis menyatakan sikap dari pengurus baru akan diputuskan usai lebaran, tepatnya usai pelaksanaan halakah ulama muda. Saat ini, ia menyebut GP Ansor DKI masih melihat perkembangan.
"Sesuatu yang diputuskan tidak boleh tergesa-gesa dan terburu-butu. Karena ini soal kemaslahatan umat. Kalau salah pilih itu lima tahun lho. Lima tahun puasa," ujar Azis.
Ansor sendiri merupakan organisasi sayap pemuda NU. (Baca: Pengurus Ansor DKI Dorong Sekda Saefullah Jadi Gubernur DKI)
Tanggapan Ahok
Sebagai pimpinan Saefullah di Pemprov DKI, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pernah melontarkan pendapat mengenai Saefullah. Basuki mengaku tak pernah melarang birokrat Pemprov DKI untuk berpolitik dan maju dalam Pilkada DKI 2017.
Hanya saja, ia meminta agar birokrat tersebut mengundurkan diri sebagai PNS. Ia kemudian mencontohkan Saefullah.
"Saya enggak tahu di DKI ini ada PNS yang berani muncul atau enggak? Kalau yang masih malu-malu muncul kan Saefullah," kata dia di Balai Kota, Senin (11/1/2016).