JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi D DPRD DKI melakukan inspeksi mendadak di rumah susun di Kapuk Muara, Jakarta Utara, Selasa (19/7/2016), sekitar pukul 12.00 WIB hingga 14.00 WIB.
Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut dalam sidak tersebut adalah Prabowo Soenirman.
Dia mengatakan, anggota DPRD DKI menemukan banyaknya hunian yang salah peruntukkan. Harusnya, kata Prabowo, rusun dihuni sebanyak 60 persen warga bekas penggusuran.
"Penghuni sebagian besar masyarakat umum, bukan gusuran. Yang tinggal di sana 75 persen masyarakat berpenghasilan di atas rata-rata," ujar Prabowo saat dihubungi Kompas.com, Selasa sore.
Di samping itu, warga yang tinggal di sana, kata Prabowo, kebanyakan berasal dari luar Pulau Jawa seperti dari daerah Bagansiapiapi, Riau.
Saat Prabowo menanyakan ketidaksesuaian hunian itu ke pihak pengeloal Rusun Kapuk Muara, pengeloal menjawab bahwa hal itu berasal dari pengelola rusun yang lama.
Begitupun saat ditanyakan kepada sejumlah penghuni, tidak ada yang mau menjawab secara jelas.
"Kata pengelolanya, itu tanggung jawab pengelola yang lama. Terus penghuninya waktu kami tanyakan mereka cuma bisa ketawa aja," ujar Prabowo.
Untuk itu, pihaknya akan meminta kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI untuk segera menyelesaikan hal itu karena dianggap permasalahan sudah sangat berlarut-larut.
Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Ika Lestari Aji menyebut pihaknya masih menggodok aturan agar rusun tersebut dihuni sesuai dengan peruntukannya.