Ini Strategi Ahok-Djarot, Anies-Sandi, dan Agus-Sylvi Atasi Kemacetan di Jakarta

6. Menciptakan sistem respons cepat kemacetan berbasis IT dengan penempatan petugas di titik-titik rawan macet.

7. Mengimplementasikan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan-jalan utama guna mengurai kemacetan dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

8. Mendorong terimplementasinya sistem transportasi di Kawasan Jabodetabek melalui integrasi jalur lintas berbagai moda transportasi publik dengan sistem single ticketing.

9. Melanjutkan target realisasi pembangunan 45 flyover dan underpass di Jakarta dalam rangka percepatan pencapaian road ratio sebesar 11 persen dan mengurangi perlintasan sebidang.

10. Pengembangan fungsi terminal sebagai Transit-Oriented Development (TOD) untuk mendorong penggunaan angkutan umum, dimulai dari pengembangan TOD untuk terminal tipe A seperti Kampung Rambutan dan Pulo Gebang.

11. Merevitalisasi 1.413 halte bus untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan penambahan fasilitas, ruang tunggu, dan toilet.

12. Memasang Terminal Elektronik Parkir (TPE) di seluruh gedung milik Pemda dan ruas jalan strategis untuk menyelesaikan masalah parkir liar dan meningkatkan pemasukan daerah.

13. Meningkatkan pelayanan bus sekolah gratis dengan menambah luas area pelayanan dengan penambahan armada sebesar 2 kali lipat.

14. Membangun sarana park and ride untuk menyelesaikan masalah parkir liar dan memudahkan warga untuk menggunakan angkutan umum.

15. Mengoperasikan bus lower deck dan bus tingkat gratis di jalur-jalur wisata dan komersial.

Agus-Sylviana

Pasangan bakal cagub-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menilai kemacetan di Jakarta sebagai salah satu masalah akut dalam menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengatasinya, Agus-Sylviana akan melakukan “program aksi untuk mewujudkan Jakarta yang nyaman dan bermartabat”.

Berikut uraian program Agus-Sylviana itu:

1. Penataan manajemen lalu lintas untuk mencegah kemacetan.

2. Tersedianya fasilitas publik terutama di lembaga-lembaga pemerintahan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.