Kompas.com - 26/10/2016, 18:17 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI, Rabu (26/10/2016), di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Beberapa hal yang dibahas berkaitan dengan jadwal kampanye dan batasan pengeluaran dana kampanye.

Namun, rapat hari ini belum menghasilkan ketetapan terkait dua hal itu.

(Baca juga: Sumbangan Dana Kampanye yang Diperbolehkan untuk Cagub-Cawagub DKI)

Dalam rapat koordinasi ini, pihak KPU DKI memberikan dua alternatif batasan pengeluaran dana kampanye.

Alternatif pertama sebesar Rp 68,9 miliar dan alternatif kedua sebesar Rp 71,9 miliar.

Alternatif batasan dana tersebut disusun berdasarkan frekuensi kegiatan dan jumlah peserta dalam rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dalam kampanye, jasa konsultan dan biaya untuk alat peraga kampanye yang dibuat masing-masing tim kampanye.

Semua tim kampanye tidak memberikan usulan atas alternatif yang diberikan KPU DKI.

Mereka juga tidak mengusulkan berapa batasan dana kampanye yang sebaiknya boleh digunakan dan menyerahkannya kembali ke KPU DKI.

"Terlihat mereka kan belum siap tadi, belum punya hitung-hitungan, mungkin juga belum belum memahami betul komponen apa yang harus mereka hitung," ujar Ketua KPU DKI Sumarno, seusai rapat berlangsung.

Sumarno menuturkan, KPU DKI akan kembali merinci komponen-komponen yang harus dihitung agar masing-masing tim kampanye bisa memperkirakan kebutuhan dana kampanye pasangan cagub-cawagub mereka.

"Disesuaikan dengan harga standar di DKI. Ini yang menjadi dasar bagi kita semua menentukan plafon dana kampanye," kata dia.

Jadwal kampanye

Selain batasan dana kampanye, jadwal kampanye juga belum disepakati dan ditentukan dalam rapat hari ini.

(Baca juga: Cagub-Cawagub DKI Harus Serahkan Laporan Dana Kampanye pada 27 Oktober)

Jadwal kampanye yang harus diatur adalah jenis rapat umum yang melibatkan massa dalam jumlah besar dan mengundang banyak pihak.

Setiap pasangan cagub-cawagub hanya diperbolehkan dua kali melakukan rapat umum.

Sementara itu, untuk kampanye jenis pertemuan terbatas dan tatap muka, tidak ditentukan berapa kali boleh dilakukan.

Kendati demikian, pasangan calon diminta dilaporkan kegiatan itu kepada Bawaslu, KPU, dan pihak kepolisian, maksimal satu hari sebelum dilaksanakan.

"Rapat umum di DKI kan sangat sensitif, ada tempat-tempat yang cukup besar dan kalau massa satu bersinggungan dengan massa yang lain, kita khawatirkan akan hal-hal yang tidak kita inginkan," ucap Sumarno.

(Baca juga: Selain Rapat Umum, KPU DKI Tak Batasi Jenis Kampanye Lain)

KPU DKI kembali menggelar rapat koordinasi dengan tim kampanye untuk membicarakan hal-hal tersebut dalam waktu dekat.

Adapun masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 dimulai sejak 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Kompas TV KPU Tak Larang Cagub-Cawagub Bersosialisasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir di Jalan Tanjung Barat Surut Usai Sempat Terendam hingga 30 Cm

Banjir di Jalan Tanjung Barat Surut Usai Sempat Terendam hingga 30 Cm

Megapolitan
12 Pelajar Jadi Tersangka Kepemilikan Sajam, 5 di Antaranya Positif Narkoba

12 Pelajar Jadi Tersangka Kepemilikan Sajam, 5 di Antaranya Positif Narkoba

Megapolitan
Beraksi di Sejumlah Wilayah Kabupaten Bekasi, 4 Begal Bersenjata Tajam Ditangkap Polisi

Beraksi di Sejumlah Wilayah Kabupaten Bekasi, 4 Begal Bersenjata Tajam Ditangkap Polisi

Megapolitan
2 Bulan Jelang Lengser, Ariza Patria Disebut Akan Fokus sebagai Wagub DKI

2 Bulan Jelang Lengser, Ariza Patria Disebut Akan Fokus sebagai Wagub DKI

Megapolitan
Bharada E Masih Jalani Asesmen di LPSK, Komnas HAM Tunda Pemeriksaan

Bharada E Masih Jalani Asesmen di LPSK, Komnas HAM Tunda Pemeriksaan

Megapolitan
Polda Metro Gerebek Kantor Judi Online di Pantai Indah Kapuk, 78 Orang Ditangkap

Polda Metro Gerebek Kantor Judi Online di Pantai Indah Kapuk, 78 Orang Ditangkap

Megapolitan
Polda Metro Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Penistaan Agama Roy Suryo ke Kejaksaan

Polda Metro Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Penistaan Agama Roy Suryo ke Kejaksaan

Megapolitan
Penghuni Diduga Lupa Matikan Puntung Rokok, Kamar Kos di Kebon Jeruk Terbakar

Penghuni Diduga Lupa Matikan Puntung Rokok, Kamar Kos di Kebon Jeruk Terbakar

Megapolitan
Selama Menjabat Gubernur, Anies Pernah Lakukan Penggusuran di Daerah Ini...

Selama Menjabat Gubernur, Anies Pernah Lakukan Penggusuran di Daerah Ini...

Megapolitan
Rekan Separtainya Minta Bentuk Pansus JIS, Anggota Gerindra DPRD DKI: Bersikap Kritis Kan Boleh

Rekan Separtainya Minta Bentuk Pansus JIS, Anggota Gerindra DPRD DKI: Bersikap Kritis Kan Boleh

Megapolitan
Sejumlah Bangku di Taman Jatiasih Terbengkalai, Tidak Ada Alas Duduk dan Berkarat

Sejumlah Bangku di Taman Jatiasih Terbengkalai, Tidak Ada Alas Duduk dan Berkarat

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Roy Suryo

Polda Metro Jaya Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Roy Suryo

Megapolitan
Gagal Curi Motor, Empat Pengamen Dikeyorok Warga Kayuringin Jaya

Gagal Curi Motor, Empat Pengamen Dikeyorok Warga Kayuringin Jaya

Megapolitan
Sekap dan Perkosa Perempuan di Bawah Umur, Pria di Kresek Tangerang Ditangkap

Sekap dan Perkosa Perempuan di Bawah Umur, Pria di Kresek Tangerang Ditangkap

Megapolitan
Penerapan Tarif Integrasi Transportasi Umum Belum Sempurna, Ini Catatan Dewan Transportasi

Penerapan Tarif Integrasi Transportasi Umum Belum Sempurna, Ini Catatan Dewan Transportasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.