Hak Publik yang Masih Terenggut Asap Beracun

Jalan di tempat

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, penerapan KDM di Ibu Kota nyaris jalan di tempat.

"Tak ada kemajuan sama sekali terhadap pembatasan merokok di ruang publik di Ibu Kota ini. Masih banyak yang dilanggar karena tak adanya penegakan hukum," ujarnya.

Sanksi pidana dalam perda tersebut, lanjut Tulus, belum pernah diterapkan karena lemahnya penegakan hukum.

Manajer Program Jakarta Smoke Free Bernadette Fellarika menyebutkan, berdasarkan data pengawasan instansi dan laporan warga, tingkat ketaatan terhadap larangan merokok di KDM masih relatif rendah. Pada September 2015, misalnya, tingkat ketaatan baru 34 persen.

Tingkat ketaatan dihitung berdasarkan delapan indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI No 50/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum KDM. Indikator itu, antara lain, ditemukan orang merokok, tercium bau asap rokok, asbak, atau puntung rokok.

Menurut Tulus, masyarakat perlu memahami bahwa ruang publik yang terbuka pun layak bersih dan dapat dinikmati setiap orang. Karena itu, asap rokok pun tak bisa seenaknya mencemari lingkungan terbuka karena lingkungan itu juga dibutuhkan masyarakat lainnya yang tak merokok.

Apalagi merokok di dalam ruangan tertutup, menurut Tulus, berdampak sangat buruk bagi kesehatan dan merugikan perokok pasif yang semestinya memperoleh udara sehat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengakui, meski sudah ada peraturan tentang kawasan bebas rokok di DKI Jakarta, penerapannya belum maksimal. Selain bentuk sanksi yang belum jelas, kesadaran masyarakat tentang kawasan bebas rokok juga dinilai masih rendah.

Bahkan, di lingkungan DPRD DKI sendiri ruang-ruang kerja anggota Dewan juga penuh asap rokok. "Peraturan itu memang belum sepenuhnya dipatuhi. Itu sebabnya, Dewan tengah menggodok peraturan daerah yang lebih spesifik tentang kawasan bebas rokok ini," ujarnya.

Di dalam perda yang lebih spesifik itu, lanjut Triwisaksana, akan diatur tentang aturan merokok di tempat umum itu seperti apa. Misalnya, di transportasi umum dan di restoran/kafe. Selain itu juga aturan merokok di ruang tertutup.

Selain aturan, akan dielaborasi juga tentang sanksi dan edukasi kepada masyarakat. "Kalau mereka merokok, kan, akan merugikan orang lain. Lalu sanksinya juga akan didetailkan seperti apa. Kan, selama ini hanya sanksi sosial," ujar Triwisaksana. (MDN/DEA/HLN/MKN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Desember 2016, di halaman 28 dengan judul "Hak Publik yang Masih Terenggut Asap Beracun".