Hari Ini, Sidang Kasus Penghadangan Djarot di Kembangan Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus penghadangan yang dialami calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor dua, Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara, Jakarta Barat akan dimulai Selasa (13/11/2016) hari ini. Sidang akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Reda Mantovani mengatakan, sidang pertama akan beragendakan pembacaan surat dakwaan, eksepsi dan mendengarkan keterangan sejumlah saksi, termasuk Djarot.

"Saksi-saksi akan hadir untuk didengar keterangannya," kata Reda melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (12/12/2016) malam.

Menurut Reda, sidang kasus penghadangan yang dialami Djarot akan dilangsungkan secara maraton selama tujuh hari sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Terduga pelaku penghadangan Djarot di Kembangan Utara adalah seorang pria berinisial NS, warga Kembangan Selatan.

NS diduga telah melanggar melanggar Pasal 187 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 187 Ayat 4 disebutkan, tiap orang yang menghalangi jalannya kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.

Sementara itu, Djarot berjanji akan hadir dalam sidang perdana. Djarot mengaku telah memaafkan orang yang menghadangnya. Dia berharap persidangan bisa memberikan pelajaran demokrasi bagi masyarakat.

"Saya pribadi memaafkan pada siapa pun yang melakukan penghadangan itu. Sekaligus memberikan pendidikan, pembelajaran, dan pendewasaan demokrasi," kata dia seusai menghadiri acara maulid nabi di Jalan Talang Nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Kasus penghadangan kampanye Djarot di Kembangan Utara terjadi pada 9 November 2016. Penghadangan dilatarbelakangi kasus dugaan penodaan agama oleh calon gubernur pasangan Djarot, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Saat penghadangan, Djarot sempat menemui orang yang berperan sebagai komandan aksi penolakan itu. Djarot meminta agar dirinya tak dihalangi berkampanye dan mengimbau warga mengikuti proses hukum yang berlaku terkait kasus dugaan penistaan agama. Namun akhirnya penghadangan itu berhasil menggagalkan Djarot untuk berkampanye di Kembangan Utara.

Tim pemenangan Ahok-Djarot melaporkan hal itu kepada Bawaslu DKI Jakarta. Setelah beberapa kali memanggil pelapor dan terlapor, Bawaslu DKI Jakarta menyatakan penghadangan kampanye Djarot di Kembangan Utara sebagai pelanggaran pidana.